Saturday, 16 Jumadil Awwal 1444 / 10 December 2022

Saturday, 16 Jumadil Awwal 1444 / 10 December 2022

16 Jumadil Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

MUI Sebut Transaksi Digital Perlu Diawasi Agar tak Langgar Hukum Islam

Rabu 05 Oct 2022 23:35 WIB

Red: Ani Nursalikah

Tanda pembayaran nontunai melalui QRIS terpasang di kios pedagang Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Selasa (20/9/2022). Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Yogyakarta menargetkan hingga akhir tahun ini ada empat ribu pedagang Pasar Beringharjo yang menggunakan transaksi nontunai melalui QRIS. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional dari mall serta toko ritel. Sementara ini ada tujuh pasar dari 29 pasar di Kota Yogyakarta yang sudah mulai digitalisasi. MUI Sebut Transaksi Digital Perlu Diawasi Agar tak Langgar Hukum Islam

Tanda pembayaran nontunai melalui QRIS terpasang di kios pedagang Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Selasa (20/9/2022). Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Yogyakarta menargetkan hingga akhir tahun ini ada empat ribu pedagang Pasar Beringharjo yang menggunakan transaksi nontunai melalui QRIS. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional dari mall serta toko ritel. Sementara ini ada tujuh pasar dari 29 pasar di Kota Yogyakarta yang sudah mulai digitalisasi. MUI Sebut Transaksi Digital Perlu Diawasi Agar tak Langgar Hukum Islam

Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Transaksi digital perlu dipandang sebagai bagian dari ekonomi syariah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud mengatakan transaksi keuangan digital perlu diawasi pihak terkait yang Muslim sebagai pengguna agar ketentuan-ketentuan di dalamnya tidak melanggar atau menyimpang dari hukum atau syariat Islam.

"Banyaknya kemudahan di era digital, seperti pembayaran (dengan) sekali klik, tetap harus kita awasi agar ketentuan-ketentuan di dalamnya tidak menyimpang dari hukum-hukum (Islam)," kata Kiai Marsudi sebagaimana dikutip keterangan tertulis, Rabu (5/10/2022).

Baca Juga

Hal tersebut ia sampaikan usai membuka acara The Third International Fiqh Conference atau Konferensi Fikih Internasional Ketiga bertajuk Contemporary Transactions in Digital Finance from Islamic Jurisprudence Perspective (Transaksi Kontemporer dalam Keuangan Digital dari Perspektif Hukum Islam).

Saat ini, menurut Kiai Marsudi, transaksi keuangan secara digital memang tidak dapat dihindari oleh umat Islam di dunia karena keadaan zaman yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi di dalamnya. "Penggunaan transaksi secara digital dewasa ini tidak bisa dihindarkan. Karena zaman yang terus berkembang, transaksi (keuangan) dapat pula dilakukan hanya dengan sekali klik," ucap dia.

Kiai Marsudi mengatakan perkembangan teknologi tersebut kemungkinan mengubah hukum-hukum yang ada di dalam transaksi keuangan digital karena dipicu oleh berkembangnya teknologi informasi. Untuk mencegah kemunculan penyimpangan ketentuan aturan Islam dalam pemanfaatan transaksi keuangan digital, menurut dia, transaksi tersebut perlu dipandang sebagai bagian dari ekonomi syariah.

"Hal tersebut karena ekonomi syariah berbasis pada hukum tsabat atau hukum yang bersifat tetap dari Tuhan yang perlu diintegrasikan dan disatukan dengan perkembangan zaman," katanya.

Oleh karena itu, katanya, penerapan transaksi keuangan digital perlu dilakukan berdasarkan kaidah al-Jam'u baina ats-Tsabat wa at-Tathawwur. Adapun berdasarkan kaidah tersebut, umat Islam perlu berupaya menyatukan hukum yang tetap dengan permasalahan yang terus berkembang dan berubah setiap saat.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
 
 
 
 
hide ads show ads
desktop mobile