REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merespons pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal praktik politik uang sulit dihindari saat gelaran Pemilu 2024. Bawaslu optimistis bisa mencegah praktik jual beli suara itu asal semua pihak ikut bergerak.
Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan, saat ini jumlah pemilih rasional terus berkembang, meskipun fenomena politik uang tetap menjadi tantangan serius dalam pengelolaan tahapan demokrasi di Indonesia ke depan. Bisa dibilang, praktik politik uang masih jadi pekerjaan rumah yang besar bagi Bawaslu.
Karena itu, lanjut dia, Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri untuk mencegahnya. Perlu komitmen dari semua pemangku kepentingan dan masyarakat umum untuk ikut serta menekan praktik culas itu.
"Politik uang memang masih jadi pekerjaan rumah besar. Namun optimis dapat diselesaikan jika semua orang bergerak melawannya," kata Lolly kepada wartawan, Jumat (21/10/2022).
Bawaslu sendiri, kata Lolly, sudah menyiapkan sejumlah strategi. Dalam ranah pencegahan, pihaknya telah menyiapkan enam strategi. Pertama, menyusun Indeks Kerawanan Pemilu, yang diantaranya memotret sub dimensi politik uang.
Kedua, melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan simpul masyarakat di 34 provinsi, yang salah satu tujuannya adalah mendorong gerakan menolak politik uang. Ketiga, Bawaslu terus berkonsolidasi dengan Pemantau Pemilu.
Saat ini terdapat 23 lembaga yang terakreditasi sebagai pemantau di level nasional. Keempat, terus memberikan edukasi kepada masyarakat melalui Pendidikan Pengawasan partisipatif, serta edukasi kepada pemilih pemula dan pemilih muda baik secara luring maupun daring.
Kelima, pengembangan desa AMPUH (desa anti politik uang, SARA, dan hoax). Saat ini sudah ada 956 desa AMPUH di 32 provinsi. Keenam, Bawaslu akan mengampanyekan tagline 'jangan terima uangnya, laporkan orangnya' kepada masyarakat luas.
Adapun dalam ranah pengawasan, kata Lolly, pihaknya akan melakukan tiga hal. Pertama, Bawaslu melakukan pengawasan melekat, khususnya dalam tahapan-tahapan yang rentan terjadi politik uang seperti kampanye, menjelang pungut hitung suara, maupun rekapitulasi hasil.
Kedua, melakukan patroli pengawasan dengan menggerakkan semua jajaran pengawas dalam tahapan masa tenang dan pungut hitung. Ketiga, pengawasan ini diperkuat dengan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh kader-kader Pengawasan Partisipatif dalam mengedukasi, mencegah, dan menekan pergerakan politik uang di masyarakat.
Sebelumnya, Mahfud MD mengaku optimistis Pemilu 2024 bakal terselenggara sesuai jadwal. Hanya saja, dia pesimistis pesta demokrasi itu terhindar dari praktik politik uang.
"Bahwa akan terjadi politik uang dan sebagainya, itu masih sangat sulit dihindari," kata Mahfud saat berdiskusi dengan Rocky Gerung di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, yang ditayangkan di RGTV Channel ID, Senin (17/10/2022).
Lantaran sulit menghindari politik uang, Mahfud pun ragu Pemilu 2024 bisa sukses secara substantif sesuai UUD 1945. Pasalnya, pilihan rakyat akan terpengaruh oleh uang yang disodorkan oleh kontestan pemilu. "Kalau itu iya, bahwa pemilu akan diikuti oleh rakyat yang banyak bisa dibujuk oleh uang," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika