REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Israel berharap Inggris tetap mempertahankan niatnya untuk merelokasi kedutaannya ke Yerusalem, meski Liz Truss telah mundur sebagai perdana menteri.
Arabi 21 melaporkan, sumber-sumber Israel mengatakan, Truss telah mengeluarkan perintah untuk mempelajari kelayakan relokasi kedutaan Inggris ke Yerusalem sebelum mengundurkan diri.
Sementara itu, jurnalis Israel Itamar Eichner dari surat kabar Yedioth Ahronoth, mengungkapkan, delegasi Inggris mengunjungi sebidang tamah di Israel untuk meninjau kemungkinan membangun kedutaan Inggris di lahan tersebut. Tanah itu adalah milik pemerintah Inggris sejak sebelum 1948.
Eichner percaya, kunjungan delegasi itu bertujuan untuk membuka jalan bagi relokasi kedutaan Inggris ke Yerusalem.
Truss telah mengindikasikan untuk memindahkan kedutaan Inggris ke Yerusalem bahkan sebelum menggantikan Boris Johnson. Sebelumnya tidak ada pemimpin Inggris lainnya yang menyatakan untuk memindahkan kedutaan ke Yerusalem.
"Dia (Truss) sangat menyukai nilai-nilai yang diperjuangkan Israel. Dia (Truss) bersikap positif terhadap kami dan kami berharap pemerintahannya sama," ujar pejabat Israel, dilansir Middle East Monitor, Ahad (23/10/2022).
Sebelumnya, Truss dan Perdana Menteri Israel Yair Lapid bertemu ketika mereka berdua menjabat sebagai menteri luar negeri. Pada November tahun lalu, Truss mengirim surat ke lobi yang mendukung Israel di Partai Konservatif dan menggambarkan Lapid sebagai "teman dekat".
Namun Arabi 21 melaporkan pejabat Israel pesimis Inggris akan merelokasi kedutaannya ke Yerusalem. Karena Inggris memiliki berbagai kepentingan di negara-negara Arab dan Muslim. Inggris tidak akan membahayakan dirinya dengan memindahkan kedutaan ke Yerusalem.
Sebelumnya, Australia menyatakan akan mencabut kebijakan pemerintah sebelumnya yang mengakui Yerusalem Timur sebagai ibukota Israel. Pemerintah Partai Buruh mengatakan masalah ini seharusnya diselesaikan sebagai bagian dari perundingan damai antara Palestina dan Israel.
"Australia berkomitmen pada solusi dua negara yang mana Israel dan negara Palestina di masa depan dapat hidup berdampingan, dalam damai dan aman, sesuai dengan perbatasan yang diakui internasional," kata Menteri Luar Negeri Penny Wong dalam konferensi pers, Senin (18/10/2022).
"Kami tidak akan mendukung pendekatan yang merusak prospek ini," tambahnya.
Pada 2018 lalu pemerintah koalisi konservatif yang dipimpin Scott Morrison resmi mengaku Yerusalem timur sebagai ibukota Israel. Morrison mengubah kebijakan Australia di Timur Tengah selama puluhan tahun.
Pengumuman Wang disampaikan setelah Perhimpunan Tahanan Palestina (PPS) mengatakan otoritas pendudukan Israel menahan 5300 warga Palestina sejak awal tahun ini. Termasuk di dalamnya 111 wanita, 620 anak di bawah umur, dan 1.610 penangkapan secara administratif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika