REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan sanksi teguran tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sanksi tersebut merupakan dampak pernyataannya yang mengaku siap menjadi calon presiden (capres).
Selain Ganjar, DPP PDIP juga memberikan sanksi kepada Dewan Kolonel yang berisikan anggota Fraksi PDIP DPR. Bedanya, itu merupakan sanksi keras terhadap loyalis Ketua DPR Puan Maharani itu. "Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir, sanksi keras, dan terakhir? Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART partai dan sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan ketiga keras, dan terakhir," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10).
Ia kemudian menyebutkan sejumlah nama yang merupakan bagian dari Dewan Kolonel loyalis Puan. Beberapa di antaranya adalah Trimedya Panjaitan, Johan Budi Sapto Pribowo, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno. "Dan beberapa yang memang ada nama, tapi mereka tidak terlibat langsung di media. Kami akan panggil lakukan klarifikasi," ujar Komarudin.
Sementara itu, Ganjar hanya menerima sanksi teguran atas pernyataannya yang menimbulkan kegaduhan di publik. Pasalnya, pernyataan Ganjar tak melanggar aturan partai, karena Gubernur Jawa Tengah itu bukan mendeklarasikan diri sebagai capres. "Meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi, tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik," ujar Komarudin.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Johan Budi Sapto Pribowo mengakui, dirinya merupakan pengusul terbentuknya Dewan Kolonel yang menjadi loyalis Ketua DPR Puan Maharani. Namun, ia menegaskan bahwa kelompok tersebut bukan merupakan bentukan DPP ataupun Fraksi PDIP.
Tugas Dewan Kolonel tersebut bertugas untuk mempromosikan Puan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing dari anggotanya. Tujuannya agar menjadikan Ketua DPR itu sebagai calon presiden (capres) dari PDIP.
"Di Fraksi PDIP itu, waktu itu saya lupa dua atau tiga bulan yang lalu lah. Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim, tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres," ujar Johan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika