REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua MUI Bidang Ukhuwah dan Dakwah, KH M Cholil Nafis, angkat bicara terkait status Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto yang mencibir salah satu ajaran Islam, yaitu khilafah, dengan sebutan “khilafuck”.
Kiai Cholil mengatakan, dirinya memang secara pribadi tak ingin ada yang mengubah dasar negara menjadi khilafah, imarah, komunis, dan lain-lain.
“Karena kita sudah sepakat dengan Pancasila, dan dasar ini sudah sesuai dengan Piagam Madinah yang dipimpin langsung Rasulullah SAW,” dalam perbincangannya dengan Republika.co.id, Rabu (26/10/2022).
Dia mengatakan, soal tak suka Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ya silakan saja toh juga sudah dilarang dan dibubarkan di Indonesia, tapi sepertinya kurang tepat dan tak sopan memelesetkan kata khilafah.
Dia menjelaskan, kata khilafah yang ada dalam sejarah Islam itu berbeda jauh dengan khilafah yang disematkan HTI. “Jadi kalau tak ngerti kosa kata itu tak perlu lompat pagar, mending diam saja,” kata dia.
Kiai Cholil berpendapat, soal tak setuju dengan bacapres tertentu ya main fair saja. Ada aturannya dan ada sopan santunnya.
“Dan Pemilu itu kontestasi dan persaingan. Ya silakan bersaing dan bermain dengan jujur dan baik saja. Saya sepakat tetap konsisten terhadap konsensus bernegara, tapi memplesetkan seperti yang dilakukan olehnya sangat tidak nasionalis religius,” kata dia.
Sebelumnya, Dede membuat status yang dianggap menyinggung kalangan umat Islam. Dia mengganti kata khilafah menjadi khilafuck dalam sebuah status di akun @kangdede78. Meski tidak menyebut nama, Dede menuding ada calon presiden (capres) yang didukung kelompok khilafuck.
“Memilih capres jangan sembrono apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilafuck anti-Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas," ucap Dede.
Unggahan itu tak elak, memicu reaksi keras dari warganet, bahkan di antara dari mereka ada yang mengunggah jejak digital Dede pada masa lalu dan dijadikan bahan perbincangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika