REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Ahad (13/11/2022) mengatakan, dia tidak punya pilihan lain selain harus berhadapan dengan Benjamin Netanyahu yang kembali terpilih sebagai perdana menteri Israel. Abbas meyakini bahwa Netanyahu tidak akan berkompromi untuk menetapkan resolusi damai dengan Palestina.
"Saya mengenal Netanyahu untuk waktu yang lama, sejak 1990-an. Dia adalah orang yang tidak percaya pada perdamaian tetapi saya tidak punya pilihan lain selain berurusan dengannya," kata Abbas kepada Palestine Television.
Abbas menegaskan, harus ada resolusi damai untuk konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun. "Saya punya masalah dengan Israel, Israel menduduki tanah saya dan negara saya. Siapa perdana menterinya? Netanyahu. Saya terpaksa berurusan dengannya," kata Abbas.
Dalam masa jabatan sebelumnya, Netanyahu melakukan normalisasi dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko. Normalisasi ini dilakukan di bawah Kesepakatan Abraham yang diinisiasi Amerika Serikat (AS) pada era kepemimpinan mantan Presiden Donald Trump.
Netanyahu pada Ahad mengatakan, dia berusaha untuk mencapai kesepakatan damai dengan negara-negara Arab lainnya. Menurutnya, kesepakatan damai itu dapat membantu mengakhiri konflik Israel-Palestina. Pembicaraan perdamaian Israel-Palestina telah terhenti sejak 2014.
Presiden Israel Isaac Herzog telah secara resmi menugaskan Netanyahu untuk membentuk pemerintahan baru negara tersebut, Ahad. Netanyahu kembali merebut kursi perdana menteri setelah partainya, Likud, dan koalisinya memenangkan pemilu parlemen Israel.
“Kami akan melakukan segalanya untuk membuat ini, dengan pertolongan Tuhan, pemerintahan yang stabil, pemerintahan yang sukses, pemerintahan yang bertanggung jawab, pemerintahan yang berdedikasi yang akan bekerja untuk kepentingan semua penduduk negara Israel, tanpa kecuali,” kata Netanyahu.
Netanyahu memiliki waktu enam pekan untuk menyelesaikan negosiasi dengan koalisinya dan membentuk pemerintahan. Netanyahu diperkirakan akan menyelesaikan proses negosiasi secepat mungkin. Dia diprediksi akan muncul dengan koalisi mayoritas yang stabil di parlemen atau Knesset, yakni menguasai 64 dari total 120 kursi tersedia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika