REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Perhelatan acara G20 sudah mulai dilakukan. Salah satu agenda Presidensi G20 Indonesia adalah transformasi ekonomi berbasis digital. Untuk mendukung agenda Presidensi G20 Indonesia tersebut Pemerintah menyelenggarakan Digital Transformation Expo (DTE). Event DTE yang dilaksanakan di Bali dari 13 hingga 17 November 2022 ini merupakan kali pertama sejak dilaksanakan G20.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pameran teknologi digital terkini di acara Presidensi G20 tahun 2022 kali ini menjadi penanda kolaborasi transformasi digital bagi seluruh negara Anggota G20. Menteri Johnny berkata, kehadiran DTE tidak hanya memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk bertukar pengetahuan saja. "Dengan DTE ini diharapkan membuat semua pihak lebih yakin dengan upaya digitalisasi negara anggota G20," kata Johnny.
Ketua Umum APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) Muhammad Arif Angga menilai positif masuknya transformasi ekonomi berbasis digital dalam salah satu agenda Presidensi G20 di Indonesia. Untuk mendukung transformasi ekonomi berbasis digital di Indonesia, lanjut Arif dibutuhkan infrastruktur telekomunikasi yang handal dan tersebar luas.
"Presiden Joko Widodo saat ini tengah mendorong transaksi pembayaran dengan menggunakan QR (Quick Response). Bahkan beliau mendorong agar pembayaran QR dapat dilakukan lintas negara," kata Arif.
Tentu saja menurut Arif ini akan membuat transaksi keuangan menjadi mudah dan membawa dampak ekonomi bagi Indonesia. "Seluruh anggota APJII siap mendukung Pemerintah untuk mewujudkan transformasi ekonomi berbasis digital dengan mengelar jaringan telekomunikasi dan memberikan layanan dengan harga yang terjangkau," ucap Arif.
Diakui Arif saat ini dalam pengembangan connectivity di Indonesia, memiliki beberapa tantangan. Tantangan utama dalam penggelaran jaringan telekomunikasi ini adalah kondisi geografis Indonesia yang unik. Lanjut Arif, saat ini, pengguna internet terbesar di Indonesia, masih berada di Pulau Jawa sebesar 41,7 persen, diikuti dengan Pulau Sumatera sebesar 16,2 persen.
Agar pemerataan jaringan internet di Indonesia dapat terjadi, Arif mengatakan APJII terus meningkatkan kapasitas Indonesia Internet Exchange (IIX) dan Internet Exchange APJII yang tersebar di 14 wilayah untuk membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi konektivitas internet lokal. APJII berharap dengan pembangunan IX tersebut dapat meningkatkan kualitas internet di daerah yang selama ini masih terkendala.
“Kemudahan bertukar lalu lintas antar anggotanya memungkinkan perusahaan jaringan memperpendek jarak tempuh trafik data. Dengan adanya IIX di setiap lokasi, interkoneksi antar pelanggan internet di Indonesia dapat terselenggara secara mudah dan terjangkau sehingga ekonomi digital dapat tumbuh lebih laju,” ujar Arif.
IIX sendiri merupakan kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dari infrastruktur internet. Saat ini APJII telah memiliki 15 simpul IIX yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Antara lain Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang, Bandung, Jakarta, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Lampung, Balikpapan, dan Pontianak. Dengan semakin banyaknya IIX yang tersebar, menghasilkan internet yang semakin cepat lantaran adanya interkoneksi antara Internet Service Provider (ISP). Arif berharap dengan dibangunnya beberapa akses IIX di berbagai daerah akan memotifasi anggota APJII untuk dapat agresif menggelar jaringan di daerah yang selama ini belum mendapatkan layanan fixed broadband internet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika