Pembaca yang budiman, sudah awam diketahui bahwa Perang Dunia II adalah juga perang yang memporak-porandakan perekonomian dunia. Dari situ, sejumlah negara menilai penting ada sejenis mekanisme kerja sama ekonomi guna mengatasi krisis serupa.
Merujuk Colin I Bradford and Johannes F Linn dari Brookings Institution, dari situ kemudian dirancang sejumlah lembaga perekonomian internasional yang bermula dari kesepakatan di Bretton Woods, Inggris. Selanjutnya, dibentuk pula Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Organisasi Dagang Dunia (WTO).
Institusi-institusi ini sempat berjalan puluhan tahun dengan aktor utama negara-negara pemenang Perang Dunia II. Pada 1973, mulai dibentuk G-7 yang merupakan kumpulan negara-negara yang dianggap paling makmur seperti AS, Inggris, Jerman, Italia, Jepang, Kanada, dan Prancis.
Kemudian datang 1997. Kala itu, sejumlah krisis ekonomi melanda dunia. Mulai dari jatuhnya peso di Meksiko, anjloknya bath di Thailand, dan terutama kolapsnya perekonomian Indonesia yang memicu berbagai huru-hara pada 1997-1998. Dari situ, G-7 dinilai terlalu sempit keanggotaannya.
Menteri keuangan Kanada, Paul Martin yang nantinya menjabat sebagai perdana menteri, disebut yang pertama menyoroti hal tersebut. Ia meyakini, terlalu eksklusifnya G-7 tak akan mampu menyelesaikan persoalan ekonomi dunia. Dari situ, inisiasi untuk melibatkan lebih banyak negara dimulai, dan terbentuklah G-20 pada 1999.
Mulanya, pertemuan tahunan KTT G-20 tak digelar tahunan seperti sekarang. Lagi-lagi, krisis ekonomi di Amerika Serikat pada 2008 mengubah hal itu. Sejak 2008, pertemuan para petinggi G-20 digelar setiap tahun.
Pada 2022, anggota G-20 meliputi Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia Korea Selatan, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turkiye, Kerajaan Inggris Serikat, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Spanyol, PBB, Bank Dunia, Uni Afrika, ASEAN, dan sejumlah organisasi lainnya juga jadi undangan tetap.
Kian kemari, pengaruh G-20 secara global terus menguat. Kendati demikian, organisasi itu juga tak lepas dari kritik. Diantaranya soal minimnya kesertaan negara-negara Afrika dan sebagai alat menegakkan hegemoni kapitalisme.
Ikuti Whatsapp Channel Republika