REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Lamberthus Jitmau mengapresiasi DPR yang telah mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Sebab, pengesahannya disebut penantian panjang warga Sorong.

"Kami bekerja sama dari waktu ke waktu hari ini mujizat Tuhan terjadi, yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik adanya, Tuhan berikan berkat, memberikan karunia kepada bangsa ini utamanya, Bapak Presiden, Ketua DPR beserta jajarannya," ujar Lamberthus yang juga menjabat wali kota Sorong 2018-2023 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/11/2022).

Ia menyebut warganya sudah menantikan daerah otonomi baru (DOB) tersebut sejak 2018. Akhirnya warga Sorong disebutnya memiliki payung hukum sebagai dasar untuk membuat kebijakan bagi enam kepala daerah. 

Enam wilayah itu, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Tambrauw. Adapun, Kota Sorong ditetapkan sebagai ibu kota Papua Barat Daya.