REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa daerah disebut mencabut izin safari Anies Baswedan. Kali ini, ada acara bertajuk silaturahmi yang diinisiasi Partai Nasdem yang telah direncanakan digelar di salah satu tempat di Kota Aceh yang izinnnya dicabut.
Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya membenarkan, terjadi pencabutan izin penggunaan tempat untuk lokasi acara. Padahal, ia menegaskan, sebelumnya izin tersebut sudah ke luar, namun kemudian dicabut oleh pihak pemerintah daerah.
"Tentu ini sangat kita sayangkan bahwasanya masih ada saja dalam situasi seperti ini ada represifitas yang sifatnya tidak penting ya," kata Willy, Kamis (1/12).
Tentu, lanjut Willy, ini menjadi catatan kita bersama. Ia mengingatkan, dalam demokrasi seperti yang dianut di Indonesia, kegiatan ini merupakan suatu proses yang sebenarnya terbuka, sehingga tidak perlu ada hal-hal seperti itu terjadi.
Terkait posisi kepolisian, dia menerangkan, kepolisian dalam konteks memberikan izin keramaian. Sedangkan, untuk pencabutan izin berada di pemerintah daerah terhadap fasilitas yang ada di sana dan sebelumnya sudah diberikan izin.
Dia mengingatkan, kejadian serupa sempat terjadi di Tasik dan Ciamis. Namun, dari pihak pemerintah daerah sudah meyakinkan untuk dapat terus menjalankan kegiatan. Itupun, kata Willy, pencabutan tidak dilakukan oleh pihak pemda-pemda terkait.
"Bukan, bukan pemda, ada permintaan kepada pemda untuk menghentikan kegiatan," ujar Willy.
Soal pihak-pihak yang menyampaikan permintaan untuk menghentikan kegiatan, dia merasa, tidak perlu dibicarakan. Sedangkan, untuk pencabutan izin acara di Kota Aceh, Willy melihat, sejauh ini tidak ada alasan yang disampaikan pihak pemda.
Sampai saat ini, dia menambahkan, DPW Nasdem di Aceh sedang terus memintakan konfirmasi terkait pencabutan izin penggunaan tempat acara. Meski begitu, Willy membenarkan, Nasdem akan tetap mengusahakan kegiatan Anies tetap dapat digelar.
Terkait ini, beredar pula surat dari UPTD Taman Seni Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Aceh. Surat menerangkan izin penggunaan area Taman Ratu Safiatuddin dicabut karena tidak sesuai prosedur penyewaan yang berlaku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika