REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar memastikan seluruh tahapan kegiatan Pemilu 2024 memiliki pengaturan teknis. Setiap tahapan, kata dia, harus memiliki koridor hukum yang jelas untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul.

“Pastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknisnya. Ini penting. Setiap tahapan harus memiliki koridor hukum yang jelas. Hal ini penting untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul,” kata Jokowi saat menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Jokowi pun mengingatkan bahwa setiap hal teknis bisa menjadi politis. Karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menyelenggarakan pemilu serentak nanti. 

Jokowi juga meminta agar sarana dan prasarana logistik disiapkan secara detail serta melakukan pengadaan tepat waktu dan tepat jumlah. “Jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan nantinya keributan-keributan di lapangan,” ujarnya.

Jokowi juga meminta agar KPU memperkuat SDM untuk menyelenggarakan setiap tahapan pemilu. Ia ingin seluruh jajaran KPU menyadari besar dan pentingnya tugas mengawal pesta demokrasi.

Menurutnya, pesta demokrasi ini menjadi momentum berharga untuk menunjukan komitmen dan integritas, dedikasi, serta kemampuan terbaik bagi masa depan bangsa. “Dari tingkatan dari bawah sampai atas bekali pengetahuan keterampilan dan kemampuan-kemampuan lainnya yang dibutuhkan agar seluruh perangkat dan petugas mampu bertugas dengan baik,” kata dia.