REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menolak kampanye Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transeksual (LGBT) di Indonesia.
Ketua Umum ICMI, Arif Satria, kembali menegaskan hal ini dan menyampaikan bahwa perilaku LGBT merupakan penyakit sosial.
"Perilaku LGBT ini dapat mengancam keutuhan keluarga dan membahayakan masa depan bangsa Indonesia di masa mendatang," ujar Arif di Jakarta pada kegiatan Konvensi Keuangan Syariah ICMI, Jumat (2/12/2022).
Kehadiran utusan khusus Pemerintah Amerika Serikat untuk memajukan Hak Azazi Manusia kelompok LGBT Jessica Stern ke Indonesia memperlihatkan ada negara-negara tertentu yang terus mengupayakan kampanye LGBT di Indonesia.
Kampanye itu, tanpa melihat ukuran standar moralitas, etik, agama, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat lokal.
"Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan semua agama di Indonesia tidak menerima LGBT karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan melanggar Hak manusia lainnya," jelas Arif.
Upaya kampanye Hak-hak LGBT yang dilakukan di Indonesia merupakan satu kesalahan. Karena masyarakat Indonesia menolak perilaku LGBT yang menyimpang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila.
"Kampanye hak-hak LGBT mempromosikan perilaku seks menyimpang yang tidak dapat diterima hukum positif Indonesia," tegasnya.
Hal yang sama, disampaikan Wakil Ketua Umum ICMI, Riri Fitri Sari. Dia mengatakan upaya kampanye LGBT yang hendak dilakukan di Indonesia telah mencederai nilai dan prasangka positif masyarakat Indonesia.
Terutama terhadap maksud dan tujuan negara-negara tertentu untuk menjalin hubungan persahabatan dengan Indonesia.
Prasangka itu, adalah di balik maksud baik menjalin hubungan baik, terdapat agenda-agenda lain yang hendak dipaksakan kepada masyarakat Indonesia.
Sedangkan, masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang religius, menolak dicekoki dengan pandangan barat yang sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pergaulan ketimuran.
"Masyarakat dunia memegang prinsip yang saling menghargai, saling respek terhadap pandangan hidup masyarakat dan tidak memaksakan kehendak dan pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia," ujar Riri.
Oleh karenanya, Riri meminta kepada Pemerintah Indonesia agar bersikap tegas dan memberikan batasan-batasan kepada utusan khusus Pemerintah Amerika dalam kunjungannya ke Indonesia.
Hal ini untuk mencegah timbulnya gejolak di masyarakat baik keresahan maupun gangguan sosial yang dapat memecah belah kesatuan bangsa yang telah terjalin dengan baik selama ini.
Lebih jauh Riri meminta Pemerintah agar secara dini mengantisipasi kemungkinan timbulnya friksi sosial atas kunjungan utusan Pemerintah Amerika tersebut.
Bila terjadi gesekan pasca kunjungan tersebut akan sangat disayangkan dan dapat merusak hubungan antar masyarakat di Indonesia.
"Semoga tidak ada strategi pemaksaan pendapat kepada pihak lainnya dengan agenda dan pendanaan yang dapat mempengaruhi keteraturan dan perikehidupan yang telah berlangsung selama ini di negara Pancasila," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika