REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Pemerintah Government of National Unity (GNU) yang memerintah Libya menolak keputusan kepresidenan Mesir yang secara sepihak membatasi perbatasan laut barat negaranya. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengeluarkan keputusan presiden yang membatasi perbatasan laut barat negara itu dengan negara tetangga Libya pada akhir pekan lalu.

"Demarkasi ini tidak adil karena diumumkan secara sepihak, melanggar integritas teritorial Libya dan prinsip itikad baik serta menghormati kedaulatan," kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan dikutip dari Anadolu Agency.

Kementerian Luar Negeri Libya dalam pernyataan di akun Facebook pada Jumat (16/12), langkah sepihak Mesir merupakan pelanggaran hak-hak Libya. GNU mendesak pemerintah Kairo untuk mengadakan pembicaraan.

“Pembatasan batas antara kedua negara harus dilakukan dengan kesepakatan bersama melalui perundingan yang menjamin kepentingan kedua belah pihak dan menghormati prinsip kesetaraan," ujar Kementerian Luar Negeri Libya.

Penetapan Mesir ini merupakan tindakan lanjutan atas keputusan Turki dan Libya menandatangani kesepakatan delimitasi maritim pada November 2019. Kesepakatan kedua negara memberikan kerangka hukum untuk mencegah fait accompli oleh negara-negara kawasan.  Dikutip dari dailysabah, perjanjian tersebut juga menegaskan bahwa Turki dan Libya adalah tetangga maritim. Pembatasan dimulai dari Fethiye-Marmaris-Kas di pantai barat daya Turki dan meluas ke garis pantai Derna-Tobruk-Bordia di Libya.

Sebagai tanggapan, Mesir dan Yunani menandatangani perjanjian pada Agustus 2020, menetapkan ZEE di Mediterania Timur antara kedua negara. Ankara telah mempertanyakan keabsahan perjanjian Kairo-Athena, bersumpah untuk mempertahankan pakta maritim negara yang ditandatangani sebelumnya dengan pemerintah Tripoli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika