REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar bekerja cepat, responsif, dan selalu berada pada koridor hukum. Bawaslu juga diminta agar merespons pengaduan dengan cepat serta menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas.

Hal ini disampaikan Jokowi pada acara Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (17/12).

“Tidak usah ragu-ragu. Tidak boleh ragu. Pegang teguh integritas dan sekali lagi lakukan secara adil dan tidak memihak. Bawaslu harus tegas dalam menegakkan aturan, tidak boleh ragu sekali lagi,” kata Jokowi, dikutip pada Ahad (18/12).

Meskipun begitu, ia mengingatkan Bawaslu agar tak membuat waswas pemilu. Sebab, keberadaan Bawaslu disegani dan ditakuti oleh para peserta pemilu. Jokowi pun sempat menceritakan pengalamannya saat dipanggil oleh Bawaslu ketika menjadi salah satu peserta pemilu.

Saat itu ia merasa takut dan grogi mendapat panggilan dari Bawaslu. Ia mengaku tak mengetahui kesalahan yang dilakukannya.

“Jangan sampai Bawaslu malah menjadi badan pembuat was-was pemilu. Begitu tadi saya beritahu, bapak itu ditakuti dan disegani loh, jangan jadi badan pembuat waswas pemilu, yang membuat waswas masyarakat untuk memilih peserta pemilu untuk bersosialisasi,” ujarnya.

Jokowi ingin penyelenggaraan pemilu harus tetap terasa di masyarakat. Kuncinya, yakni dengan menyosialisasikan aturan-aturan pemilu dengan jelas.

“Kalau ada aturan main disosialisasikan, jangan sampai dipanggil, dia bisa mengelak, saya gatau, saya ga ngerti, belum ada sosialisasi,” kata Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika