Selasa 20 Dec 2022 06:34 WIB

DPRD: Posko Pemprov Jabar Wujud Kepedulian Pemerintah Terhadap Korban Gempa Cianjur

Akan berlangsung hingga situasi pasca bencana gempa dinyatakan kembali pulih.

Red: Rahmat Santosa Basarah
DPRD: Posko Pemprov Jabar Wujud Kepedulian Pemerintah Terhadap Korban Gempa Cianjur
Foto: DPRD Jabar
DPRD: Posko Pemprov Jabar Wujud Kepedulian Pemerintah Terhadap Korban Gempa Cianjur

REPUBLIKA.CO.ID,CIANJUR--Keberadaan Posko Pemprov Jabar merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada korban terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Ida Wahida Hidayati di Posko Pemprov Jabar Bencana Gempa Cianjur  di Kecamatan Pacet. 

Ida menjelaskan, saat ini pemerintah baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai pusat tengah berupaya memberikan segala bentuk bantuan bagi para korban gempa bumi cianjur.  "Insya Allah bantuan pasti banyak dari Pemerintah kabupaten kota provinsi bahkan pemerintah pusat bahkan dari negara lain pun sudah berdatangan" ucap Ida dalam siaran pers DPRD Jabar beberapa waktu lalu.

Ida menambahkan, seperti yang telah dikatakan Presiden bahwa rumah masyarakat yang mengalami kerusakan akibat bencana gempa akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. "Pak Presiden sudah mengatakan bahwa untuk penggantian rumah yang rusak berat itu akan diberikan sumbangan 50 juta untuk rusak sedang 25 juta untuk rusak ringan 10 juta mudah-mudahan bisa terealisasi"katanya. 

Lebih lanjut Ida menyatakan, Posko Pemprov Jabar Bencana Gempa Cianjur akan berlangsung hingga situasi dan kondisi pasca bencana gempa dinyatakan kembali pulih.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mendirikan Posko Pemprov Jabar Bencana Gempa Cianjur di sejumlah kecamatan terdampak, salah satunya di  Kecamatan Pacet. Posko tersebut berlokasi di kawasan UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Wilayah Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Sebagai eading sector adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bersama Sekretariat DPRD (Setwan), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement