REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Ummat dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan mediasi yang diperantarai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Mediasi tersebut menghasilkan tiga kesepahaman yang dibacakan dalam Rapat Pleno Bawaslu.

Pertama, Partai Ummat bersedia dan sanggup untuk memenuhi jumlah kekurangan syarat keanggotaannya pada tujuh kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT). Serta keanggotaannya di 11 kabupaten/kota di Sulawesi Utara.

"Dua, bahwa pemohon bersedia dan sanggup memenuhi jumlah kekurangan keanggotaan Partai Ummat pada sekurang-kurangnya pada lima kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekurang-kurangnya 10 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara," ujar anggota Bawaslu, Lolly Suhenty sebagai anggota majelis rapat pleno, Selasa (20/12/2022), malam.

Kesepahaman terakhir, Partai Ummat bersedia dan sanggup memenuhi perbaikan syarat keanggotaan di NTT dan Sulawesi Utara sesuai dengan tahapan dan jadwal baru yang telah disepakati. KPU akan kembali melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Ummat pada 25 Desember 2022.