REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pembina Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Dudung Nurullah Koswara, meminta pembentukan panitia khusus (Pansus) guru honorer di DPR tidak dijadikan semacam lelucon. Pembentukan Pansus tersebut harus dilatarbelakangi kepentingan hati nurani dan niat mengangkat martabat para guru honorer.
"Jangan nge-'prank'. Pansusnya harus benar-benar dilatarbelakangi oleh kepentingan hati nurani dan martabat," ujar Dudung kepada Republika, Jumat (23/12/2022).
Dudung melihat DPR sebagai suatu entitas politik. Dia menilai, setiap tujuan yang dimiliki cenderung lebih kepada kepentingan wajah politik.
Karena itu, dia meminta agar seluruh wakil rakyat yang ada di DPR untuk benar-benar berniat murni untuk meningkatkan status dan martabat guru honorer dalam membuat Pansus tersebut.
"Bukan modus menjelang pemilihan legislatif atau tahun politik 2023-2024. Jadi, itu kami membaca di lapangan kadang-kadang para politisi itu 'bermain cantik' untuk menarik simpati," kata Dudung.
Dudung menyampaikan, ia tidak menghendaki anggota legilsatif siapa pun itu mengeksploitasi perasaan guru, terutama guru honorer, untuk kepentingan pencitraan politik. Sebab, mereka sudah lama ingin menjadi abdi negara dengan status yang lebih baik.
"Jangan dimainkan teman-teman guru kita. Karena mereka lama ingin menjadi abdi negara yang statusnya lebih baik. Jangan memolitisasi, tapi benar-benar mengadvokasi dan memperjuangkan guru," terang dia.
Dia juga menyampaikan, tak hanya politisi, semua elemen juga sejatinya perlu memahami ada begitu banyak guru honorer yang nasibnya secara ekonomi, status, dan lain sebagainya yang perlu diperhatikan. Menurut dia, harus ada upaya perbaikan status atau martabat para guru honorer yang sudah mengabdi kepada negara sebagai pendidik bangsa.
