Senin 26 Dec 2022 02:05 WIB

Program Rumah Sederhana Layak Huni Bantu Entaskan Kemiskinan di Jawa Tengah

Sebanyak 35 rumah di wilayah Jawa Tengah telah direnovasi.

Red: Gilang Akbar Prambadi
Sepanjang tahun 2022, kerjasama lintas institusi tersebut sukses membangun Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) bagi warga kurang mampu sebanyak 35 rumah yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Tengah dengan total anggaran Rp1,8 miliar.
Foto: Dok. Web
Sepanjang tahun 2022, kerjasama lintas institusi tersebut sukses membangun Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) bagi warga kurang mampu sebanyak 35 rumah yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Tengah dengan total anggaran Rp1,8 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, DEMAK – Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem yang digagas oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjadi prioritas demi meningkatkan taraf hidup masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Di Jawa Tengah, agar akselerasi program ini bisa berjalan dengan baik, jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten berkolaborasi dengan pihak swasta.

Sepanjang tahun 2022, kerjasama lintas institusi tersebut sukses membangun Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) bagi warga kurang mampu sebanyak 35 rumah yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Tengah dengan total anggaran Rp1,8 miliar.

Baca Juga

Bermula dengan merenovasi 10 rumah di Kabupaten Pemalang pada Maret 2022, perbaikan meluas dengan memperbaiki 10 hunian warga di Kabupaten Kudus pada Awal November 2022. Berselang satu bulan, pada awal Desember 2022, bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Rembang, Djarum turut meresmikan lima rumah sederhana layak huni. Terkini, perusahaan yang berkantor pusat di Kudus ini berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Demak merenovasi 10 rumah warga menjadi sehat dan layak untuk ditinggali.

Dalam Surat Edaran Kementerian Sekretariat Negara Sekretariat Wakil Presiden, Nomor: B-38/KSN/SWP/KK.04.01/02/2022, Jawa Tengah tercatat memiliki 19 kabupaten yang menjadi target pengentasan kemiskinan ekstrem. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Arif Sambodo, mengatakan, dengan wilayah sebanyak itu, kolaborasi dengan pihak swasta merupakan kunci agar program pengentasan kemiskinan bisa berjalan dengan baik.