REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar menghindari pelanggaran netralitas dalam Pemilu 2024 di media sosial. Pelanggaran di media sosial ini kerap tidak disadari oleh para pelaku.

"Yang tidak disadari, bukan hanya tadi disebutkan pengumpulan (dukungan dari ASN kepada peserta pemilu tertentu), melainkan juga masalah media sosial yang dimiliki para ASN karena pelanggaran paling banyak itu pelanggaran di media sosial," ujar Bagja saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional HUT Ke-51 KORPRI Tahun 2022 bertajuk Netralitas ASN: Tidak Bisa Ditawar? di Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Sejauh ini, masih ada beberapa ASN, terutama yang berusia muda, belum mengetahui penggunaan fitur menyukai (like), mengomentari (comment), dan membagikan (share) pada unggahan peserta pemilu, termasuk tindakan pelanggaran netralitas. Karena itu, kata Bagja, Bawaslu senantiasa berupaya memasifkan sosialisasi tentang pengawasan netralitas ASN yang disepakati oleh lima lembaga.

Mereka adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Bawaslu. Sosialisasi diharapkan dapat memberikan informasi mendetail kepada para ASN mengenai segala hal yang termasuk ke dalam pelanggaran netralitas ASN.

Selain melakukan sosialisasi, kata Bagja, Bawaslu juga merancang strategi pengawasan dan pola penanganan pelanggaran netralitas ASN yang terintegrasi, sinergis, dan efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN di Pemilu 2024. Perancangan strategi itu dilakukan melalui penguatan kerja sama dengan beberapa pihak, yakni KASN, Kemenpan RB, Kemendagri, dan Kemenko Polhukam.

"Penguatan kerja sama ini selanjutnya dilakukan melalui pembentukan gugus tugas pengawasan netralitas ASN," kata Bagja.

Ikuti Whatsapp Channel Republika