Jumat 30 Dec 2022 08:06 WIB

Tiga Strategi Rumah Zakat Hadapi Ancaman Resesi Ekonomi 2023

Rumah Zakat mengatur ulang strategi perzakatan pada 2023

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Agung Sasongko
Chief Executive Officer Rumah Zakat sebelumnya Nur Efendi (kiri) dan Chief Executive Officer Rumah Zakat Irvan Nugraha (kedua kiri) saat kunjungan ke Kantor Republika di Jakarta, Kamis (29/12/2022). Kunjungan tersebut sebagai ajang silaturahim, memperkenalkan struktur baru Rumah Zakat dan diskusi mengenai kondisi zakat di tanah air. Republika/Putra M. Akbar
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Chief Executive Officer Rumah Zakat sebelumnya Nur Efendi (kiri) dan Chief Executive Officer Rumah Zakat Irvan Nugraha (kedua kiri) saat kunjungan ke Kantor Republika di Jakarta, Kamis (29/12/2022). Kunjungan tersebut sebagai ajang silaturahim, memperkenalkan struktur baru Rumah Zakat dan diskusi mengenai kondisi zakat di tanah air. Republika/Putra M. Akbar

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Rumah Zakat mengatur ulang strategi perzakatan pada 2023 menyusul ancaman resesi ekonomi 2023. Dari sisi ekonomi, resesi tersebut selain akan berdampak pada kemiskinan juga terhadap turunnya daya beli masyarakat dan anjloknya volume donasi masyarakat.

"Mereka psati akan berpikir saving. Maka perlu mengatur ulang strategi lembaga zakat," kata Board of Trustee Rumah Zakat Nur Efendi saat berkunjung ke kantor Republika, Jakarta, Kamis (29/12).

Baca Juga

Nur menuturkan, stretegi pertama yang diperlukan adalah mencari segmen donatur atau sektor-sektor yang tidak terdampak dari resesi. Kedua, pengelolaan zakat harus lebih efektif dan efisien. Ketiga, program-program lembaga zakat harus relevan dengan isu dampak resesi ekonomi.

"Dengan begitu, kita hadir sebagai lembaga zakat yang menjadi bagian dari solusi atas dampak resesi ekonomi. Jadi tiga ini perlu dimasukkan dalam strategi 2023," ujar Nur.

Selain itu, Nur juga menanggapi isu ketidakpercayaan publik terhadap lembaga filantropi. Untuk mengatasi ini, Rumah Zakat perlu mengatur ulang komunikasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan memberikan informasi yang dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga filantropi.

"Juga memberikan informasi tentang dampak dari apa yang kita kelola. Misalnya dengan laporan dan impact dari program yang kita jalankan seperti pengentasan kemiskinan hingga mencapai 15 persen. Ini bagian dari upaya kita untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi," tuturnya.

Menurut Nur, isu lain yang perlu diantisipasi yaitu terkait tahun politik pada 2023. Dia menekankan, ini merupakan momentum bagi lembaga zakat untuk membuktikan independensinya. Dia mengingatkan, lembaga filantropi selain harus independen, juga inklusif.

"Tidak berpihak ke kelompok tertentu, tetapi inklusif dan independen. Ini harus dijaga. Karena ini bagian dari amanah dan juga diatur dalam kode etik amil, bahwa amil lembaga zakat tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu partai politik," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement