REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung melantik 150 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan anggaran untuk mendukung petugas pemilu di tingkat kewilayahan ini.
Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, PPK memiliki peran krusial dalam menentukan kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Karena itu, ia mengharapkan seluruh PPK dapat bertugas, serta menjalankan fungsi dan kewajibannya dengan baik selama tahapan pemilu nanti.
Yana pun memastikan dukungan dari Pemkot Bandung untuk PPK. Dari sisi anggaran, kata dia, Pemkot Bandung menyiapkan sekitar Rp 150 miliar. “Kami dari Pemkot Bandung juga men-support, baik dari anggaran maupun kesiapan teman-teman di kewilayahan. Anggaran yang disiapkan itu total sekitar Rp 150 miliar,” kata Yana, seusai pelantikan PPK Pemilu 2024 di Hotel Horison, Kota Bandung, Rabu (4/1/2023).
Dengan dukungan dari Pemkot Bandung, termasuk soal anggaran, diharapkan PPK dapat bekerja optimal, sehingga seluruh tahapan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik. “Mari kita kembangkan sinergisitas yang saling mendukung, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Yana.
Ketua KPU Kota Bandung, Suharti, mengatakan, 150 PPK yang berasal dari 30 kecamatan ini terpilih dari seribu lebih pendaftar. Ia menjelaskan, proses pendaftaran PPK Pemilu 2024 ini dilakukan secara digital melalui situs web siakba.kpu.go.id. Setiap pendaftar diminta memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, di antaranya berusia minimal 17 tahun dan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Khusus tahun ini, KPU menyertakan persyaratan tambahan terkait kesehatan. “Harus mencantumkan hasil tes kolesterol, gula darah, dan tekanan darah,” kata Suharti.
Menurut Suharti, syarat tambahan tersebut berkaca pada pengalaman Pemilu 2019, di mana banyak petugas yang sakit, bahkan ada yang meninggal dunia. “Dari 150 yang terpilih ini sudah memenuhi persyaratan yang ada dan lolos seleksi CAT dan wawancara,” ujar dia.
