REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida telah diundang untuk mengunjungi Ukraina. Undangan tersebut diberikan Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina Andriy Yermak kepada Duta Besar Jepang untuk Ukraina Kuninori Matsuda.
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno mengonfirmasi undangan tersebut dalam pengarahan pers, Jumat (6/1/2023). “Jepang mendukung warga Ukraina dan mengambil langkah yang tepat sebagai ketua G7 tahun ini,” kata Matsuno.
Pekan depan, Fumio Kishida akan memulai tur diplomatik ke negara-negara anggota G7, termasuk Prancis, Italia, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat (AS). Seluruh negara tersebut telah mencurahkan dukungannya kepada Kiev dan mengecam agresi Rusia. Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 diagendakan digelar di Hiroshima pada Mei mendatang.
Pada Kamis (5/1/2023) lalu, Ukraina, termasuk AS, telah menolak penerapan gencatan senjata selama 36 jam yang telah dideklarasikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Penangguhan pertempuran oleh Putin bertujuan menghormati perayaan Natal kaum Kristen Ortodoks di Rusia dan Ukraina yang dilakukan setiap 6-7 Januari.
Penasihat senior Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, mengatakan, Rusia harus meninggalkan wilayah Ukraina yang diduduki jika menghendaki adanya gencatan senjata sementara. “Simpan kemunafikan untuk diri Anda sendiri,” tulis Podolyak di akun Twitter resminya menanggapi pengumuman gencatan senjata oleh Putin, Kamis.
Dalam pernyataan terpisah, Podolyak berpendapat, gencatan senjata yang diumumkan Putin hanya propaganda, tidak lebih. “Rusia berusaha mencari cara untuk menurunkan intensitas pertempuran serta intensitas serangan di pusat logistiknya guna memperkuat dan berpadu kembali,” ucapnya.
Pendapat hampir serupa turut diutarakan Presiden AS Joe Biden. Dia menilai, gencatan senjata selama 36 jam yang diumumkan Putin dalam rangka perayaan Natal Kristen Ortodoks hanya dalih untuk membuka ruang bernapas dalam pertempuran. “Saya pikir dia (Putin) sedang berusaha mencari oksigen,” katanya.
Putin telah memerintahkan penerapan gencatan senjata selama 36 jam di Ukraina terhitung sejak Jumat (6/1/2023) pukul 12.00 waktu setempat. Putin mengabulkan permintaan kepala Gereja Ortodoks Rusia Patriark Kirill yang memandang perlu adanya penangguhan sementara pertempuran dalam rangka perayaan Natal Kristen Ortodoks.
“Dengan mempertimbangkan seruan Yang Mulia Patriark Kirill, saya menginstruksikan Menteri Pertahanan Federasi Rusia untuk memperkenalkan rezim gencatan senjata di sepanjang garis kontak para pihak di Ukraina dari pukul 12.00 pada 6 Januari 2023 hingga pukul 24.00 pada 7 Januari 2023,” kata Putin dalam perintahnya, Kamis lalu.
Banyak penganut Kristen Ortodoks, baik yang tinggal di Rusia maupun Ukraina, merayakan Natal pada 6-7 Januari. “Berdasarkan fakta bahwa sejumlah besar warga yang menganut Ortodoksi tinggal di wilayah permusuhan, kami meminta pihak Ukraina untuk mengumumkan gencatan senjata dan mengizinkan mereka menghadiri kebaktian pada Malam Natal, serta pada Hari Natal,” kata Putin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika