REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, sistem proporsional terbuka dan tertutup pernah dipakai di Indonesia. Menurutnya, sistem proporsional tertutup biasanya menggunakan cara sederhana. Sebab, otoritas banyak diberikan ke partai karena hanya coblos partai.

Dalam sistem ini, partai menentukan nomor urut bukan suara terbanyak, sedang proporsional terbuka suara terbanyak tergantung caleg. Mardani mengatakan, kalau jatah partai dua, nomor urut satu dan dua, yang lain tergantung alokasi partai. Jadi, ada kelebihan ada kelemahan.

Menurutnya, salah satu kelebihan sistem hukum Indonesia, MK wajib menerima semua permohonan judicial review dengan syarat-syarat yang mudah. Saat ini ada enam orang mengajukan agar membatalkan pasal proporsional terbuka yang jika dibatalkan berlaku proporsional tertutup.

Mardani merasa, gugatan soal sistem pemilu ini sangat berisiko karena persiapan pemilu sudah berjalan. Bahkan, kerangka kerja partai disiapkan untuk terbuka. Sehingga, akan menjadi sesuatu mengejutkan dan mengubah paradigma saat jalankan proporsional tertutup.