Ahad , 08 Jan 2023, 12:42 WIB
Tanpa PDIP, Delapan Parpol Bertemu Bahas Penolakan Sistem Proporsional Tertutup
Ahad , 08 Jan 2023, 07:45 WIB
Prabowo: Gerindra Dukung Sistem Pemilu Proporsional Terbuka
Ahad , 08 Jan 2023, 07:17 WIB
Nasdem Ajukan Jadi Pihak Terkait dalam Gugatan Sistem Proporsional di MK
Jumat , 06 Jan 2023, 16:56 WIB
Soal Gugatan Sistem Pemilu di MK, PKS: Kalau Ada Keputusan Semoga Berlaku di 2029
Jumat , 06 Jan 2023, 16:46 WIB
Pengamat Politik UGM: Sistem Proporsional Tertutup Paling Cocok untuk Pemilu Serentak
Kamis , 05 Jan 2023, 21:05 WIB
Beda Pendapat Elite NU dan Muhammadiyah Soal Sistem Pemilihan Caleg di Pemilu
Kamis , 05 Jan 2023, 18:10 WIB
Sistem Proporsional Terbuka Dinilai Hadirkan Praktik Pasar Bebas dan Individualis
Kamis , 05 Jan 2023, 16:28 WIB
Saan Mustopa Minta MK Libatkan Parpol
Kamis , 05 Jan 2023, 15:49 WIB
Pakar: Konstitusi Hendaki Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu DPR/DPRD
Kamis , 05 Jan 2023, 14:56 WIB
Komisi II DPR Minta MK Libatkan Parpol Terkait Gugatan Sistem Proporsional Terbuka
Kamis , 05 Jan 2023, 13:54 WIB
Golkar Ajak PDIP Utamakan Suara Rakyat Dukung Sistem Proporsional Terbuka
Kamis , 05 Jan 2023, 11:31 WIB
'Biaya Mahal Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Timbulkan Keresahan Sosial'
Pakar Hukum UNS: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Lemahkan Party-ID
REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Menanggapi usulan kembali menerapkan sistem proporsional tertutup pada Pemilu tahun 2024, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto, menyoroti dua kelemahan sistem Pemilu berbasis Caleg. Kelemahan tersebut berdasarkan evaluasi pelaksanaan Pemilu tahun 2009, 2014 dan 2019 yang menerapkan sistem proporsional terbuka dengan penentuan Caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. "Pertama, melemahkan Identifikasi Diri dengan Partai...