REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Pemerintah Provinsi Maluku mengirimkan bantuan dua ton bahan pokok beras ke daerah terdampak gempa bumi yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
"Pukul 16.00 WIT nanti ada kapal perintis KM Sabuk Nusantara 71 yang bertolak dari Pelabuhan Yos Sudarso Ambon menuju Kabupaten Maluku Barat Daya dan menyinggahi Pulau Dawera serta Pulau Dawelor sehingga bantuan ini akan dibawa ke sana," kata Kepala BPBD Maluku, Ismael Usemahu di Ambon, Selasa (10/1/2023).
Penjelasan Ismael disampaikan usai mengikuti rapat koordinasi antara BPBD Maluku bersama organisasi perangkat daerah terkait dengan Satlak PB dari sejumlah kabupaten dan kota di ruang Asisten II Setda Maluku.
Data yang dirilis BMKG melalui akun twiter @infoBMKG Maluku menyebutkan gempa bumi tektonik magnitudo 7,9 berada di titik 7,25 Lintang Selatan-130.18 Bujur Timur terjadi pada Selasa dini hari.
Pusat gempa berada pada kedalaman 131 km dan awalnya disebutkan BMKG kalau gempa ini berpotensi tsunami namun beberapa saat kemudian telah dicabut. Gempa tersebut dirasakan di Kota Saumlaki V MMI, Dobo, Tiakur IV MMI, Alor, Waingapu, Waijelu, Lembata, Sorong, Kaimana III-IV MMI, Kairatu, Merauke, Nabire, Tanah Merah, Wamena, Bakunase, Kolhua, Sabu, Rote, Ende, Amarasi Selatan, Kota Kupang II-III MMI, Ambon, dan Piru di Kabupaten Seram Bagian Barat II MMI.
Selain bantuan beras, Pemprov Maluku juga menyalurkan selimut serta bantuan obat-obatan kepada warga di Pulau Dawera dan Pulau Dawelor (MBD) yang sementara mengungsi akibat rumah mereka mengalami kerusakan parah. Bantuan ini merupakan stok pengaman dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Provinsi Maluku.
Terkait pengiriman bantuan tersebut, BPBD Maluku sudah berkoordinasi dengan Satlak PB Kabupaten MBD bersama camat setempat melakukan penjemputan hingga proses penyaluran kepada masyarakat yang terdapat.
Kondisi terparah akibat gempa bumi tektonik Magnitudo 7,9 ini ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya namun sesuai laporan sementara menyebutkan tidak ada korban jiwa. "Data terbaru akan kami sampaikan setelah dilakukan rapat koordinasi lanjutan dengan OPD terkait di kabupaten/kota seperti dinkes, dinas perumahan, dinsos, dan dinas PUPR sehingga bisa ditindak lanjuti untuk penanganan pascabencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi," ucap Ismael.
Hasil pendataan secara terkoordinasi ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat kerusakan bangunannya seperti apa untuk diklasifikasi penanganannya sesuai kewenangan provinsi dan kabupaten.
Ikuti Whatsapp Channel Republika