REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berupaya mengendalikan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Sebab, berdasarkan data Kementerian Keuangan, saat ini 80 persen Pertalite dinikmati masyarakat mampu dan 89 persen solar subsidi dinikmati dunia usaha dan masyarakat mampu.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra, Irto Ginting, mengatakan, pengguna BBM subsidi harus mendaftarkan kendaraannya di website subsiditepat.mypertamina.id. Nantinya, pelanggan akan mendapatkan kode QR sebagai bukti bahwa mereka layak mengonsumsi subsidi energi ini.
"Jadi, tidak wajib punya aplikasi MyPertamina. Saat ini, QR Code Subsidi Tepat ini juga masih sebatas uji coba, bagaimana menguji kesiapan sistem dalam mencocokkan data kendaraan dengan volume yang disalurkan," katanya dalam diskusi bertajuk Optimalisasi MyPertamina untuk BBM Subsidi Tepat Sasaran, di Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta, Kamis (12/1/2023).
Dia berharap, kode QR ini akan disesuaikan lagi penerapannya dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang distribusi BBM bersubsidi. Dengan penyesuaian itu, penyaluran BBM bersubsidi akan dapat terkontrol dan transparan data penyalurannya.
Walaupun penggunaan MyPertamina saat ini masih sebatas uji coba, tapi respons masyarakat cukup positif. Sebab, setiap harinya, 28 ribu orang mendaftar uji coba yang dilakukan sejak November 2022 silam.
"Selain pendaftar, transaksi menggunakan kode QR juga berjalan baik di wilayah uji coba. Sejak ada uji coba, saat ini total pendaftar di Subsidi Tepat sudah mencapai 3,5 juta," ungkap Irto.
Pertamina juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan MyPertamina saat membeli produknya. Bukan hanya dapat bertransaksi nontunai, mereka juga bisa mendapatkan promo hingga harga khusus untuk produk nonsubsidi.
"Untuk aplikasi MyPertamina, keuntungannya adalah kesempatan mendapatkan promo, seperti harga khusus untuk pembelian produk nonsubsidi atau loyalty program dengan berbagai hadiah menarik yang biasanya dilakukan setiap tahun, seperti MyPertamina Fair," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Kadir Karding, menilai pengendalian penggunaan BBM bersubsidi sangat penting. Sebab, negara telah mengalokasikan anggaran subsidi dalam APBN sehingga harus tepat guna dan tepat sasaran.
"Berapa pun anggaran yang digelontorkan untuk subsidi BBM ke masyarakat pasti akan habis. Jadi, harus diatur pada kota-kota tertentu maupun pada penggunaan oleh masyarakat. Nah, ini butuh sistem," katanya.
Karding mengatakan, MyPertamina adalah salah satu jalan untuk mengendalikan pembelian BBM bersubsidi. Karena itu, warga masyarakat yang ingin membeli BBM bersubsidi, baik Pertalite ataupun solar subsidi, harus menggunakan aplikasi yang awalnya diterapkan untuk menjaga loyalitas konsumen Pertamina ini.
"MyPertamina itu perlu agar semua penggunaan BBM bersubsidi dapat dikontrol dan diminimalisir kemungkinan-kemungkinan subsidi tidak sampai pada yang berhak," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika