REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Ukraina memberhentikan lebih dari selusin pejabat senior termasuk gubernur dari beberapa provinsi medan perang utama pada Selasa (24/1/2023). Perombakan besar-besaran itu bagian dari gerakan anti-korupsi oleh pemerintah Presiden Volodymyr Zelenskyy.
Pejabat Ukraina yang mengundurkan diri atau diberhentikan adalah gubernur wilayah Kiev, Sumy, Dnipropetrovsk, Kherson, dan Zaporizhzhia. Kherson, Zaporizhzhia, dan Dnipropetrovsk yang berdekatan adalah provinsi garis depan sekarang. Sedangkan Kiev dan Sumy adalah medan perang utama di awal perang.
Seorang wakil menteri pertahanan, seorang wakil jaksa, seorang wakil kepala kantor Zelenskyy, dan dua wakil menteri yang bertanggung jawab untuk pembangunan daerah termasuk di antara yang keluar. Beberapa, meskipun tidak semua, telah dikaitkan dengan tuduhan korupsi.
Ukraina memiliki sejarah korupsi dan tata kelola yang goyah. Wilayah ini kini berada di bawah tekanan internasional untuk menunjukkan bahwa dapat menjadi pengelola bantuan miliaran dolar yang dapat diandalkan dari Barat.
"Presiden melihat dan mendengar masyarakat. Dia secara langsung menanggapi permintaan publik utama, keadilan untuk semua," kata Ajudan Zelenskyy Mykhailo Podolyak.
Pembersihan itu terjadi dua hari setelah seorang wakil menteri infrastruktur ditangkap dan dituduh menyedot 400 ribu dolar AS dari kontrak untuk membeli generator. Peristiwa ini merupakan salah satu skandal korupsi besar pertama yang diketahui publik sejak perang dimulai 11 bulan lalu.
Kementerian Pertahanan mengatakan, Wakil Menteri Pertahanan Vyacheslav Shapovalov yang bertanggung jawab untuk memasok pasukan telah mengundurkan diri. Langkah ini untuk mempertahankan kepercayaan setelah tuduhan korupsi media yang tidak benar. Pengunduran ini mengikuti laporan surat kabar bahwa Kementerian Pertahanan membayar lebih untuk makanan pasukan dan tuduhan ini telah dibantah.
Sedangkan wakil kepala staf di kantor Zelenskyy Kyrylo Tymoshenko mengumumkan pengunduran dirinya juga tanpa alasan. Dia telah membantu menjalankan kampanye pemilihan presiden 2019 dan baru-baru ini berperan dalam mengawasi kebijakan daerah.
Saat perombakan terungkap dalam serangkaian pengumuman, Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal mengatakan pada rapat kabinet, bahwa Ukraina membuat kemajuan dalam kampanye anti-korupsinya. "Ini adalah pekerjaan sistemik dan berurutan yang sangat dibutuhkan untuk Ukraina dan merupakan bagian integral dari integrasi dengan Uni Eropa," katanya.
Uni Eropa (UE) menawari Ukraina status calon anggota pada Juni lalu. Atas langkah anti-korupsi yang diambil Kiev, kelompok itu menyambut baik perkembangan tersebut.
"Sebagai aturan umum, kami tidak mengomentari penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung, tetapi kami menyambut baik fakta bahwa pihak berwenang Ukraina menangani masalah ini dengan serius," kata seorang juru bicara UE.
Ikuti Whatsapp Channel Republika