REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anies Baswedan sudah mendapatkan tiket sebagai bakal calon presiden setelah PKS resmi mengusungnya. PKS menyusul Partai Nasdem dan Partai Demokrat yang sudah terlebih dulu mengusung Anies Baswedan dalam perhelatan Pilpres 2024.

Kepastian dukungan itu diumumkan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, M Sohibul Iman dan Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, Senin (30/1). Disampaikan setelah Sohibul menemui Ketua Majelis Dewan Syuro dan Presiden PKS di Istanbul.

Pengamat komunikasi politik M Jamiluddin Ritonga mengatakan, setelah digabung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) total dukungan suara mencapai 28,35 persen. Total suara Koalisi Perubahan sudah melampaui Presidential Threshold 20 persen.

Dia menekankan, tentu banyak pihak yang kecewa, terutama yang selama ini tidak menginginkan Anies Baswedan menjadi capres. Kelompok ini, kiranya akan terus berusaha menggagalkannya sampai Anies resmi didaftarkan sebagai capres di KPU.

"Bagi mereka, Anies itu ancaman," kata Jamiluddin, Senin (31/1).

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul itu melihat, sosok Anies Baswedan dianggap anti-kemapanan. Karenanya, mereka sangat tidak nyaman dengan semboyan perubahan yang didengungkan oleh Anies Baswedan dan diusung Koalisi Perubahan.

Selain itu, lanjut Jamiluddin, mereka diperkirakan akan terus mengintensifkan penghadangan terhadap Anies setiap sosialisasi ke daerah. Dengan cara itu, anti-Anies mau menciptakan opini jika Anies setiap ke daerah ditolak warga setempat.

Penggiringan opini semacam ini terus dilakukan untuk menghambat laju elektoral Anies. Maka itu, dia menyarankan, Koalisi Perubahan harus cermati gerakan pihak-pihak yang selama ini anti Anies karena bisa saja menghalalkan segala cara.

"Termasuk, jalur hukum untuk menggagalkan Anies," ujar Jamiluddin. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika