REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksamana Yudo Margono mengatakan, pihaknya menerapkan tiga pendekatan dalam mengatasi konflik di Papua. Pendekatan pertama adalah soft approach melalui pembinaan teritorial dan komunikasi sosial.
"Kemudian culture approach, ini pendekatan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kepemudaan. Kita melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pengobatan, bakti sosial, dan sebagainya. Ini khusus untuk daerah-daerah yang kita nilai tingkat keamanannya masih kondusif," ujar Yudo usai rapat kerja tertutup dengan Komisi I DPR, Kamis (2/2/2023).
Terakhir adalah pendekatan hard approach yang ditujukan kepada daerah-daerah yang memiliki kerawanan tinggi. Pendekatan operasi yang tegas itu dilakukan apabila menghadapi situasi dengan kelompok kriminal bersenjata maupun kelompok separatis.
"Kita melaksanakan dengan tegas, dengan bersenjata, karena memang kita pasukan militer yang menghadapi kontak tembak, ya kita laksanakan dengan tegas. Tapi tetap, apabila tertangkap ya kita serahkan kepada polisi untuk diproses hukum," ujar Yudo.
Adapun keamanan secara keseluruhan di Papua diklaimnya aman. Meskipun dalam beberapa waktu terakhir terdapat sejumlah insiden, seperti pembakaran sekolah, penembakan pesawat, hingga penyerangan terhadap warga sipil oleh kelompok bersenjata.
"Kita sudah memetakan daerah mana saja yang tingkat keamanannya bisa kita jamin. Kemudian ada juga tingkat keamanannya yang masih terjadi tadi, letupan-letupan yang terjadi yang tidak kita duga terjadi," ujar Yudo.
"Sehingga di situ kita petakan, sehingga para prajurit juga kita atur mana yang melaksanakan soft, culture, maupun mana prajurit-prajurit yang melaksanakan hard approach," sambungnya.
Center for Strategic and International Studies (CSIS) membaca menguatnya intensitas konflik hingga jatuhnya korban jiwa di Papua. CSIS mendorong Pemerintah mencari solusi komprehensif atas permasalahan di Bumi Cendrawasih.
Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri dalam Seminar pemaparan studi CSIS bertajuk "Kompleksitas Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Separatis dan Agama di Indonesia" pada Kamis (26/1/2023).
Ia menegaskan konflik separatis Papua masih menjadi hal yang penting untuk terus diamati sekaligus dicarikan jalan keluarnya bersama-sama. Yose juga menyebut masih banyak permasalahan yang bisa diperbaiki dalam melindungi warga sipil di konflik Papua. Salah satunya, CSIS menemukan warga sipil memandang militer, polisi, dan separatis sebagai bagian dari konflik yang terjadi.
"Sebagai implikasi ini berikan trauma bagi banyak orang asli Papua, baik secara pribadi dan kolektif. Hal ini tentunya menghalangi, memberikan beban untuk penyelesaian komprehensif," tegas Yose.
Ikuti Whatsapp Channel Republika