REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkunjung ke Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta. Keduanya diketahui menjadi bagian dari delapan partai politik di DPR yang menolak sistem proporsional tertutup diterapkan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa pertemuan keduanya merupakan komitmen keduanya dalam memastikan pelaksanaan Pemilu 2024. Termasuk sistem proporsional terbuka diterapkan dalam pemilihan legislatif.
"Jadi tadi kami mendiskusikan untuk tetap mendorong supaya dan meyakinkan MK dan hakim-hakimnya juga mendengarkan aspirasi. Ini kan sudah aspirasi mayoritas, di DPR sudah delapan partai politik, saya rasa seluruh elemen masyarakat juga termasuk masyarakat sipil dan lainnya juga mendukung (sistem proporsional terbuka)," ujar Doli di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (7/2).
Ditanya, apakah pertemuan antara Partai Golkar, PKS, dan Partai Nasdem adalah bentuk sikap dalam menanggapi potensi gangguan terhadap sistem proporsional terbuka? Doli membantah hal tersebut. Meskipun ia menjelaskan, sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk menyukseskan Pemilu 2024.
"Termasuk agenda politik dan pemilu itu secara konsisten berlangsung. Kita sudah ada konsensus bahwa pemilu itu dilaksanakan lima tahun sekali dan kita tahu lima tahun lalu itu 2019, artinya yang berikutnya ada 2024," ujar Doli.
"Sekarang kita sudah masuk di tahapan pemilu yang sekian bulan dan semuanya sedang mempersiapkan diri. Jangan kemudian kita mempersoalkan soal agenda," sambung Ketua Komisi II DPR itu.
Sekretaris Jenderal PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan. Poin penting yang disampaikannya adalah Pemilu 2024 diharapkan dapat berjalan dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber), juga jujur dan adil (Jurdil).
"Kita ingin suasana pemilu yang sudah terjadwal ini bisa berjalan dengan baik, itu yang kita harapkan. Terjadwal dengan baik, jurdil, dan bisa mendapatkan suasana harapan hasil pemilihan yang terbaik," ujar Aboe.
Kondusivitas jelang Pemilu 2024 menjadi harapan Partai Golkar dan PKS di tengah berbagai dinamika politik Indonesia saat ini. Mengingat dalam beberapa waktu terakhir, timbul tenggelam pendapat-pendapat terkait mekanisme pelaksanaan kontestasi.
"Intinya satu kalimat, membuat suasana kondusif menghadapi Pemilu 2024. Itu saja sebenarnya inti dari dialog-dialog kita yang panjang, sambil menyelaraskan, menyesuaikan informasi perkembangan-perkembangan yang ada," ujar Aboe.
Ikuti Whatsapp Channel Republika