REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) pada Jumat (10/2/2023) memasukkan enam entitas Cina dalam daftar hitam, sebagai balasam atas melintasnya balon mata-mata Cina di atas wilayah udara AS. Enam entitas ini terkait dengan program kedirgantaraan Beijing.
Pemerintah AS mempertimbangkan upaya yang lebih luas untuk menangani kegiatan pengawasan Cina. Enam entitas Cina yang masuk dalam daftar hitam AS yaitu lima perusahaan dan satu lembaga penelitian. Keenam entitas ini tidak akan mendapatkan ekspor teknologi Amerika.
Biro Industri dan Keamanan AS mengatakan, enam entitas menjadi sasaran karena dukungan mereka terhadap upaya modernisasi militer Cina, khususnya program kedirgantaraan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) termasuk kapal udara dan balon. “PLA menggunakan Balon Ketinggian Tinggi (HAB) untuk kegiatan intelijen dan pengintaian,” katanya.
Langkah tersebut kemungkinan akan semakin meningkatkan pertikaian diplomatik antara AS dan Cina yang dipicu oleh balon mata-mata. Beijing bersikeras bahwa itu adalah pesawat cuaca yang terbang keluar jalur.
Wakil Menteri Perdagangan Don Graves mengatakan, departemennya tidak akan ragu untuk terus menggunakan pembatasan dan penegakan lainnya untuk melindungi keamanan dan kedaulatan nasional AS. Keenam entitas tersebut adalah Beijing Nanjiang Aerospace Technology Co, China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute, Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology Co, Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology Co, dan Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co.
Lembaga penelitian tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sementara lima entitas lainnya tidak dapat dihubungi.
Pada Jumat, sebuah jet tempur militer AS menembak jatuh objek tak dikenal yang terbang di lepas pantai utara Alaska. Penembakan ini atas perintah Presiden Joe Biden. Insiden ini mencerminkan kekhawatiran yang meningkat atas program pengawasan Cina dan tekanan publik pada Biden untuk mengambil sikap keras.
Ikuti Whatsapp Channel Republika