REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dinas Perhubungan Kota Bandung mencatat ada sekitar 2,2 juta kendaraan di Kota Bandung. Jumlah ini hampir setara dengan populasi penduduk Kota Bandung yang berjumlah sebanyak 2,3 juta jiwa. Hampir setaranya jumlah kendaraan dengan jumlah populasi penduduk ini diklaim akan berpotensi terjadinya kolaps.
Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengakui, hingga saat ini, jumlah kendaraan terus bertambah. Pertambahan ini, tentu tidak dapat diimbangi dengan perluasan jalan, mengingat kondisi Kota Bandung sebagai wilayah dengan luas ruas jalan yang terbatas.
Dia mengatakan, upaya yang telah dilakukan Pemkot Bandung adalah dengan melakukan rekayasa lalu lintas dan membangun perlintasan tidak sebidang seperti flyover, underpas, dan sejenisnya. Adapun upaya lain yang sedang didorong adalah dengan melakukan konversi kendaraan transportasi publik.
“Kita sudah ada program konversi tiga angkot menjadi satu bus sedang dan mudah-mudahan itu bisa mengurangi jumlah kendaraan,” kata Yana, Rabu (15/2/2023).
Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung Yudi Cahyadi meminta, Pemkot Bandung untuk meningkatkan pelayanan transporasi publik. Menurutnya, dengan menghadirkan transportasi publik yang nyaman, aman dan tarif yang terjangkau, akan membuat masyarakat lebih tertarik untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
“Insya Allah di 2024 sudah akan mulai mencoba ada program transformasi transportasi yang terintegrasi. Ada beberapa koridor nanti yang akan dijadikan project, yang akan menkonversi 1.500 angkot menjadi 750 mikrobus yang secara jumlah seat bisa lebih banyak,” papar Yudi.
Menurutnya, hingga kini kajian terus dilakukan agar upaya ini dapat terealisasi sesuai target, salah satunya dengan terus berkoordinasi dengan organisasi angkutan daerah (organda) dan organisasi sejenis. Melalui upaya ini, diharapkan akan semakin mereduksi jumlah kendaraan di Kota Bandung.
“Ya menurut informasi dari dishub, sebetulnya dari kemarin juga sudah diajukan. Hanya saja dari sisi kelembagaan kemarin belum cukup siap, sosialisasi juga belum cukup siap, harapannya mudah-mudahan di tahun depan semua koordinasi bisa diselesaikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung juga telah mewacanakan pengadaan Bus ASN, sebagai solusi mengurangi volume kendaraan. Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, hingga kini, rencana ini masih tersendat karena belum adanya lahan yang mencukupi untuk membangun pool dan kantong parkir bagi kendaraan para aparat sipil.
“Jadi kita masih cari titik poolnya dulu ya, di timur dan barat dan selatan, karena bus nya kita sudah ada tapi masih perlu cari lahan milik pemerintah Kota Bandung untuk dijadikan kantong parkir motor/mobil para ASN di timur, barat, maupun selatan,” papar Yana.
