REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta BUMN menata ulang buffer zone pada objek vital nasional (Obvitnas). Hal ini merupakan langkah mengantisipasi timbulnya kejadian serupa seperti yang menimpa Terminal BBM Plumpang, Jakarta. 

Erick menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menginstruksikan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi dalam melakukan sinkronisasi tata ruang secara bersama. Erick mengatakan, buffer zone Obvitnas Indonesia, baik yang dikelola BUMN atau bukan, sangat tipis dan dekat dengan permukiman penduduk. 

"Kalau kita lihat buffer zone Pertamina pada 1971 hingga 1987 itu sangat aman, tapi setelah reformasi 1998 memang kalau kita lihat banyaknya kehilangan lahan. Ini konteksnya tidak cuma di Plumpang tapi semua Obvitnas," ujar Erick saat meninjau kondisi korban insiden TBBM Plumpang di RSPP, Jakarta, Sabtu (4/3/2023).

Pada dua tahun lalu, Erick sejatinya telah meminta sejumlah BUMN seperti Pertamina, PLN, MIND ID, hingga Pupuk Indonesia, memiliki buffer zone dengan jarak yang sama pada masa terdahulu. Jika tidak mampu menyediakan buffer zone yang cukup, Erick menyebut opsi relokasi menjadi pilihan lain. 

"Pupuk itu lebih bahaya lagi, ada gas, ada amonia. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan itu ledakannya seperti bom. Jadi, zonanya lebih bahaya lagi," ucap Erick.

Erick menyampaikan, upaya perluasan buffer zone maupun relokasi permukiman memerlukan kerja sama dari pemerintah daerah. Jokowi, ucap Erick, ingin memastikan ada rencana atau kesepakatan mengenai jangka menengah dan panjang dalam waktu dekat.  

"Ini kenapa kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terjalin, khususnya yang Plumpang dulu," kata Erick.

Ikuti Whatsapp Channel Republika