REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, pemindahan Depo Pertamina Plumpang merupakan opsi tepat untuk mencegah tragedi kebakaran berulang di kemudian hari.

"Opsi pemindahan Depo Pertamina Plumpang merupakan opsi tepat dan cepat, dengan beberapa alasan. Pertama, penyulut kebakaran berawal dari Depo Pertamina Plumpang, bukan rumah penduduk," kata Fahmy dalam keterangannya di Yogyakarta, Senin (6/3/2023).

Alasan berikutnya, menurut Fahmy, pimindahan Depo Pertamina Plumpang dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan merelokasi rumah warga di kawasan itu.

"Pemindahan Depo Pertamina dapat diputuskan secara cepat oleh direksi Pertamina, Sedangkan keputusan relokasi kawasan penduduk lebih lama karena melibatkan beberapa pihak yakni Pertamina, Pemda DKI, dan warga," kata dia.

Ia menilai, saat ini lokasi Depo Pertamina Plumpang sudah sangat tidak layak lantaran berada di tengah kawasan padat penduduk serta tidak tersedia "buffer water" cukup yang dibutuhkan untuk proses pendinginan pipa.

Padahal, menurut Fahmy, pendistribusian BBM dari kilang ke Depo Pertamina menggunakan pipa yang sebagian melewati kawasan penduduk, sehingga saat pipa terbakar pasti akan menyebabkan kebakaran rumah penduduk di sekitarnya.

"Dengan alasan tersebut, maka hanya satu kata pindahkan Depo Pertamina Plumpang dalam tempo sesingkatnya," kata dia.

Kebakaran yang kali ketiga terjadi di Depo Pertamina Plumpang dan kilang minyak Pertamina, menurut dia, mengindisikan sistem kemanan (safety system) amat buruk, di bawah international standard yang mensyaratkan nihil kecelakaan (zero accidents) bagi aset staretgis dan risiko tinggi

Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara terbakar pada Jumat (3/3) malam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 17 orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Selain itu, terdapat 49 orang luka berat dan 2 orang luka ringan.

Saat meninjau salah satu posko korban kebakaran di RPTRA Rasela Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Ahad (5/3), Presiden Joko Widodo meminta Menteri BUMN Erick Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera mencari solusi atas kejadian itu.

"Saya sudah perintahkan Menteri BUMN dan Gubernur DKI segera mencari solusi dari kejadian di Plumpang, terutama karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," kata Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika