REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membutuhkan pimpinan yang tegas untuk menangani persoalan di kawasan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Hal itu sehubungan dengan peristiwa kebakaran yang mengakibatkan belasan meninggal dan puluhan luka.

Patut diingat, menurut William, pada periode kepemimpinan Gubernur Anies Rasyid Baswedan, warga di kawasan yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang, justru mendapat izin mendirikan bangunan (IMB) kawasan. Meski sifatnya sementara, masa berlaku UMB berlaku tiga tahun.

"Harusnya Pak Anies mengajak warga untuk pindah ke lokasi yang aman, ini malah dikasih IMB. Ini pembelajaran penting, pemimpin harus punya ketegasan, jangan cuma mau ambil kebijakan yang enak didengar tapi bisa mencelakakan masyarakat," kata politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (6/3/2023).

Baca: Pj Heru Ikut Kebijakan Pemerintah Pusat Soal Relokasi Permukiman Plumpang