REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Lebih dari satu juta demonstran berbaris di kota-kota besar dan kecil di seluruh negara Prancis pada Selasa (7/3/2023), dalam gelombang baru protes dan pemogokan besar-besaran atas rencana pemerintah untuk memperpanjang usia pensiun menjadi 64 tahun. Serikat pekerja menyerukan akan lebih banyak massa terlibat di protes akhir pekan ini sambil memperingatkan massa yang jauh lebih besar.
Para pekerja menuntut Pemerintah Prancis membatalkan rencana perpanjangan usia pensiun tersebut. Hal ini disampaikan serikat pekerja setelah pertemuan di malam hari untuk memutuskan aksi mereka.
Mereka berharap akan ada unjuk kekuatan untuk menggagalkan rancangan undang-undang yang dipaparkan Presiden Emmanuel Macron. RUU itu sedang diperdebatkan di Senat pekan ini.
Seluruh pekerja, mulai pengumpul sampah, pekerja utilitas, supir kereta api, dan lainnya ikut dalam demonstrasi dan meninggalkan pekerjaan demi menunjukkan kemarahan mereka pada aturan baru tersebut. “Bergemingnya Presiden Macron merupakan masalah demokrasi yang serius yang pasti mengarah pada situasi yang bisa menjadi kemarahan,” kata serikat pekerja dalam pernyataan bersama.
Mereka meminta pertemuan mendesak dengan pihak berwenang sambil meminta warga untuk melanjutkan dan memperkuat aksi protes, dan bergabung dengan demonstrasi selanjutnya pada hari Sabtu. Demonstran turun ke jalan di Paris, Marseille, Nice, dan kota-kota lain. Bentrokan kecil terjadi dengan polisi pecah di wilayah Nantes, Rennes dan Lyon.
Di Paris, polisi menggunakan gas air mata untuk menghentikan pengunjuk rasa berpakaian hitam melakukan serangan kekerasan di bank dan toko, serta berusaha membubarkan mereka cukup lama setelah aksi protes berakhir.
Kepala Polisi Paris, Laurent Nunez mengatakan bahwa 43 orang ditahan dalam aksi protes yang diramaikan 81.000 demonstran itu. Kementerian Dalam Negeri mengatakan hampir 1,3 juta orang berdemonstrasi di seluruh Prancis. Serikat pekerja CGT menyebutkan jumlah pengunjuk rasa di seluruh Paris sebanyak 700 ribu dan diperkirakan 3,5 juta di seluruh negeri.
Di ibu kota Prancis, para pekerja, keluarga, dan aktivis berkumpul dalam suasana gembira, meneriakkan slogan-slogan penentangan. Jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih Prancis menentang RUU tersebut.
“Melihat begitu banyak orang hari ini memberi saya harapan,” kata Sarah Durieux, 38 tahun. Aktivis buruh itu mengatakan protes telah melampaui agenda awal mereka, menarik para aktivis iklim, feminis, dan mahasiswa. “Gerakan ini menyebar karena membela hak-hak pekerja berarti membela model sosial berdasarkan solidaritas,” ujarnya.
Serikat pekerja mengancam akan membekukan ekonomi Prancis dengan penghentian pekerjaan di berbagai sektor, yang paling terlihat adalah pemogokan terbuka di otoritas kereta api nasional Prancis, SNCF.
Beberapa serikat pekerja telah menyerukan pemogokan terbuka di sektor-sektor mulai dari kilang dan depot minyak hingga fasilitas listrik dan gas. Semua pengiriman minyak di negara itu dihentikan pada Selasa di tengah pemogokan di kilang TotalEnergies, kelompok Esso-ExxonMobil dan Petroineos, menurut CGT.
Pengemudi truk secara sporadis memblokir jalan raya utama dalam aksi berjalan kaki di dekat beberapa kota. Di Paris, petugas kebersihan memulai pemogokan terbuka dan pada Selasa pagi memblokir akses ke pabrik pembakaran sampah di Ivry-sur-Seine, selatan ibu kota, fasilitas pembakaran sampah terbesar di Eropa.
“Pekerjaan membersihkan sampah itu menyakitkan. Kami biasanya bekerja sangat awal atau pulang lambat ... 365 hari per tahun. Kami biasanya harus mengangkat barang berat atau berdiri berjam-jam untuk menyapu,” kata Regis Viecili, pekerja sampah berusia 56 tahun.
Beberapa pemogok mengatakan bahwa kecepatan kerja berdampak negatif pada kesehatan mereka, menyebabkan tendinitis dan pegal-pegal. Kerja keras membuat mereka mendapat program pensiun khusus dengan pensiun di usia 57 tahun. Perubahan yang direncanakan pemerintah akan membuat mereka bekerja hingga usia 59 tahun.
“Banyak pekerja sampah meninggal sebelum usia pensiun,” kata Viecili.
Angka dari badan statistik pemerintah Prancis, Insee menunjukkan bahwa pada 2009-2013, periode terakhir yang dipelajari, harapan hidup pekerja pria tidak terampil adalah 6,4 tahun di bawah pekerja pria dalam posisi manajemen, dibandingkan dengan perbedaan 3,2 tahun untuk perempuan.
Selain petugas sampah, seperlima penerbangan dibatalkan di Bandara Charles de Gaulle Paris dan sekitar sepertiga penerbangan di Bandara Orly. Kereta ke Jerman dan Spanyol sebagian besar dihentikan, dan kereta ke dan dari Inggris dan Belgia dikurangi sepertiganya, menurut otoritas perkeretaapian Prancis, SNCF.
Sebagian besar kereta berkecepatan tinggi dan kereta regional juga dibatalkan. Transportasi umum dan layanan lainnya terganggu di sebagian besar kota di Prancis. Di Paris, Menara Eiffel ditutup, begitu pula Istana Versailles, di sebelah barat ibu kota.
Menurut Kementerian Pendidikan, sekitar sepertiga guru melakukan pemogokan secara nasional. Di stasiun kereta Paris-Nord, beberapa anggota serikat memilih untuk melanjutkan pemogokan di hari Rabu (8/3/2023).
“Kami yakin pemerintah akan mundur hanya jika kami memblokir ekonomi,” kata Xavier Bregail, seorang masinis kereta berusia 40 tahun di Paris utara. “Alasan di balik ini adalah inflasi, melonjaknya harga makanan dan energi. Saya hanya ingin hidup layak dari pekerjaan saya.”
Perusahaan transportasi RATP mengatakan gangguan di Metro Paris akan berlanjut Rabu ini.
Aturan baru menjadi penyebab, yakni yang akan menaikkan usia pensiun minimum dari 62 menjadi 64 dan membutuhkan 43 tahun kerja pada tahun 2030 untuk mendapatkan pensiun penuh, dan di antara langkah-langkah lainnya.
Alasan pemerintah bila tidak diatur ulang, diperkirakan negata akan mengalami defisit pekerja dalam satu dekade terakhir, karena populasi Prancis yang lebih menua dan harapan hidup semakin panjang.
Di stasiun kereta Saint Lazare di Paris, Briki Mokrane, seorang pekerja keselamatan kebakaran berusia 54 tahun, berkata jelas sangat sulit bagi pekerja, tetapi sayangnya di Prancis caranya selalu sama. "Kami harus melakukan pemogokan atau demonstrasi untuk mempertahankan hak kami.”
Sementara kritik dari anggota parlemen sayap kiri mengatakan perusahaan dan orang kaya harusnya lebih banyak menyumbang, terutama ikut untuk membiayai sistem pensiun pekerja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika