REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyalurkan pupuk bersubsidi sebesar 1,42 juta ton dari Januari hingga 8 Maret 2023. Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Gusrizal mengatakan jumlah ini setara dengan 79,6 persen dari alokasi sampai dengan Maret 2023 sebesar 2,23 juta ton.
"Total alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah pada 2023 sebesar 7,85 juta ton," ujar Gusrizal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (10/3/2023).
Gusrizal memerinci alokasi tersebut terdiri atas 4,64 juta ton pupuk Urea dan 3,21 juta ton NPK 3,21, sedangkan rencana produksi Pupuk Indonesia pada 2023 sebesar 12,3 juta ton, baik pupuk bersubsidi maupun pupuk nonsubsidi. Gusrizal menyebutkan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah.
Dalam hal ini, pupuk bersubsidi terdiri dari dua jenis, yaitu pupuk Urea dan NPK.
"Rinciannya, pupuk Urea telah tersalurkan sebesar 840 ribu ton, sedangkan pupuk NPK telah tersalurkan sebesar 586 ribu ton," ucap Gusrizal.
Pupuk bersubsidi, lanjut Gusrizal, hanya disalurkan kepada petani yang berhak. Kriterianya sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022, bagi petani yang tidak sesuai kriteria maka tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi.
Adapun syarat untuk mendapat pupuk bersubsidi adalah wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan), menggarap lahan maksimal dua hektar. Selain itu, pupuk bersubsidi saat ini difokuskan pada sembilan jenis komoditas strategis.
Sembilan komoditas tersebut yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao. Jumlah ini menurun dari yang sebelumnya ditujukan untuk sekitar 72 komoditas.
"Sedangkan stok pupuk bersubsidi secara nasional pada 9 Maret 2023 tercatat sebesar 912 ribu ton. Jumlah ini hampir dua kali lipat lebih banyak dari ketentuan stok minimum sebesar 340 ribu ton," lanjut Gusrizal.
Pupuk Indonesia, juga memiliki layanan pelanggan yang bisa diakses oleh seluruh petani dengan kontak bebas pulsa di nomor 08001008001 atau WA 08119918001. Melalui layanan pelanggan, Pupuk Indonesia akan menampung keluhan terkait pupuk bersubsidi baik dari ketersediaan, harga, maupun kualitas.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan dirinya sering mendapat keluhan petani di desa tentang pupuk bersubsidi. Jokowi juga menyebutkan saat ini seluruh negara di dunia sedang kesulitan mendapatkan bahan baku pupuk karena perang Rusia-Ukraina.
Suplai yang terganggu ini membuat harga pupuk naik. "Menjawab keluhan tersebut, pemerintah berencana untuk menambah kapasitas produksi pupuk dalam negeri," ucap Jokowi.
Pada Februari 2023, Jokowi baru saja meresmikan pabrik pupuk NPK milik PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) sebesar 500 ribu ton. Di kesempatan yang sama, PIM juga mengoperasikan kembali pabrik PIM 1 dengan kapasitas 570 ribu ton urea, sekaligus melengkapi pabrik PIM-2 yang juga berkapasitas 570 ribu ton urea.
Selain itu, pemerintah juga berencana akan mendirikan kawasan industri pupuk di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Proyek tersebut telah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ikuti Whatsapp Channel Republika