REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak para pejabat pelayan publik di wilayah setempat untuk memberseiringkan kerja-kerja konseptual di bidang birokrasi dengan kecerdasan spiritual.
"Kerja-kerja konseptual dan kecerdasan spiritual ini harus saling berseiring. Dalam forum ini mari bersama membahas bagaimana kerja konseptual harus diberseiringi juga dengan kecerdasan spiritual," ujarnya dalam Forum Koordinasi Pelayanan Publik Tahun 2023 dan Peluncuran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) oleh MenPAN/RB Abdullah Azwar Anas di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin(13/3).
Gubernur menekankan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayan publik adalah Khodimul Ummah atau pelayan masyarakat sehingga menjadi pelayan yang dibutuhkan bukan hanya profesionalitas melainkan juga integritas dan hati ikhlas.
"Melayani masyarakat, bukan tugas kedinasan saja, tapi juga tugas kemanusiaan, dan bahkan tugas hambaAllah sebagai kholifah fil ardh sehingga apa yang kita lakukan akan tercatat sebagai ibadah," ucapnya.
Gubernur memberikan contoh terkait keberseiringan antara kerja konseptual dan kecerdasan spiritual, yaitu memberikan pelayanan dengan tidak menyulitkan urusan masyarakat sehingga memberikan kemudahan dan kebahagiaan.
"Barang siapa yang mengurusi urusan umatku, lantas dia membuat susah mereka, maka susahkanlah dia. Dan barang siapa yang mengurusi urusan umatku, lantas dia mengasihi mereka, maka kasihilah dia," kata Ketua Umum PP Muslimat NU itu menukil hadist.
Khofifah menyampaikan bahwa hadits itu merupakan imbauan yang jelas bagi para pelayan publik, termasuk ASN untuk tidak mempersulit urusan masyarakat sehingga diharapkan para ASN dapat bekerja lebih efektif serta cepat menjalankan tugasnya.
"Mudah-mudahan kita tidak masuk dalam golongan orang yang menyulitkan urusan masyarakat. Siapa yang memudahkan urusan masyarakat maka semoga yang di langit memudahkan urusan kita semua," kata Ketua PBNU tersebut.
Sedangkan, terkait peluncuran KIPP, Khofifah menekankan bahwa hal ini penting agar ASN dan birokrasi di Jatim dapat selalu berkembang serta berinovasi, terutama menyangkut efektivitas pelayanan kepada masyarakat agar berdampak pada kebaikan layanan, tata kelola serta produktivitasnya.
Di sisi lain, dalam arahannya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan beberapa kunci terciptanya reformasi birokrasi yang ideal.
Kementerian PANRB telah menyiapkan Peraturan MenPANRB Nomor 1 Tahun 2023. Peraturan ini merupakan pembaruan dari PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2013 Jo Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
Peraturan ini menuntut landasan lain untuk melakukan penyesuaian dengan pola pikir baru tentang jabatan fungsional ASN.
"Sehingga nanti tidak ada kesalahpahaman yang menuntut pekerjaan cukup panjang. Tidak ada lagi nantinya yang jabatannya guru tapi masih mengisi DUPAK yang mengharuskan cuti sampai tiga hari agar selesai," tuturnya.
"Ini juga memungkinkan perpindahan jabatan fungsional tidak terlalu rumit. Jadi tidak satu rumpun pun bisa melakukan mutasi. Ini yang dipercaya Presiden Jokowi mampu membuat birokrasi menjadi lincah," tambah mantan Bupati Banyuwangi tersebut.
Ia juga menyampaikan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government mampu berdampak pada integrasi sistem.
"Tapi dengan catatan tidak satu inovasi satu aplikasi. Kita sudah stop itu. Harapannya bisa ada satu sistem (aplikasi) yang mampu menjangkau seluruh pelayanan publik bagi masyarakat. Agar masyarakat tidak repot membuat akun pada tiap-tiap aplikasi pelayanan publik. Cukup sekali masukkan data dan bisa digunakan berulang," katanya.
Ia berharap jika memang ada satu sistem dalam seluruh inovasi pelayanan publik maka Jawa Timur adalah pelopornya karena sebagai peringkat pertama Tren Top Inovasi Instansi Pemerintah dalam KIPP tahun 2022.
Ikuti Whatsapp Channel Republika