REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri meminta Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) untuk lebih dahulu membuktikan kerjanya ketimbang meminta tuntutan kenaikan anggaran. Ini disampaikannya menanggapi permintaan Apdesi agar pemerintah mengalokaskan 10 persen APBN untuk dana desa.
"Kalau kalian hanya bicara mesti dibagi duitnya segini, musti gini. Kerja dulu ya dong," kata Megawati saat menghadiri Peringatan 9 Tahun Undang-Undang tentang Desa di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Ahad (19/3/2023).
Presiden Kelima RI ini menyampaikan, sah-sah saja Apdesi meminta kenaikan anggaran. Namun demikian, permintaan ini harus disesuaikan dengan kondisi keuangan negara saat ini.
Megawati pun menyampaikan keprihatinannya atas langkah Apdesi yang kerap unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR. Meskipun menyuarakan pendapat merupakan bagian demokrasi, tetapi langkah tersebut justru banyak mengeluarkan uang yang seharusnya bisa digunakan untuk desa.
"Ngapain hari ini masih demo demo sih. Nggak usah, ini ada (anggota DPR) ini ada pimpinan (DPR) datang baik-baik, ngapain kalian (demo) bukannya apa, (meski dibilang) ibu, kan namanya demokrasi, orang boleh dong demo. Yes! Tapi nggak begini caranya, karena sudah buang duit," kata Ketua Umum PDIP tersebut.
Untuk itu, dia menilai agar aparat desa sebaiknya bekerja secara maksimal di daerahnya masing-masing ketimbang harus ke Ibu Kota berunjuk rasa. Menurutnya, upaya untuk propaganda melalui unjuk rasa saat ini sudah tidak berlaku.
"Enggak bisa lagi sekarang, karena Pancasila nggak ada gitu, ini musyawarah untuk mufakat," ujarnya.
Sebelumnya, Megawati menyebut rumitnya mengurus negara. Hal ini disampaikan Megawati saat menanggapi tuntutan yang disampaikan Asosiasi Pemerintahan Desa se-Indonesia (Apdesi) kepada Pemerintah saat menghadiri Peringatan Sembilan Tahun UU Desa di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Ahad (19/3/2023).
Megawati menyebut, hal ini juga yang dirasakan Presiden Joko Widodo, meskipun survei terhadap mantan gubernur DKI Jakarta ini masih tinggi. "Boleh idola itu namanya persoalannya coba kasihanin dong badannya kan makin kering, makin kurus loh, karena ini pusing loh, ngurusin negoro, negoro ini susah loh diurus," kata Megawati.
Karena itu, Presiden RI kelima ini meminta agar Apdesi ini memikirkan kembali tuntutan yang disampaikan salah satunya agar alokasi anggaran dana desa dinaikkan menjadi 10 persen dari APBN. "Kalian itu boleh meminta, karena ini negara bangsa ini milik kalian, tetapi juga harus mikir, Seberapa jauh sih negara kita ini yang namanya dari sisi keuangannya," kata Megawati.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Surta Wijaya meminta pemerintah menaikkan alokasi Dana Desa menjadi 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Surta menjelaskan, pihaknya mengusulkan penambahan anggaran Dana Desa menjadi 10 persen bertujuan untuk mempercepat berbagai jenis pembangunan di desa.
Mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, penanganan stunting dan gizi buruk, hingga pengentasan rumah kumuh. Saat ini, kata Surta, setiap desa menerima Dana Desa sekitar Rp 1 miliar per tahun.
"(Jumlahnya) sudah cukup bagus, tapi ke depan harapan saya harus lebih baik," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika