REPUBLIKA.CO.ID, HELSINKI -- Perdana Menteri sayap kiri Finlandia Sanna Marin pada Ahad (2/4/2023) mengakui kekalahan dalam pemilihan parlemen. Kubu posisi Partai Koalisi Nasional (NCP) sayap kanan mengeklaim kemenangan dalam kontestasi yang diperebutkan dengan ketat.
NCP yang pro-bisnis diharapkan memenangkan 48 dari 200 kursi di parlemen. Jumlah suara tersebut memiliki selisih sedikit di atas Partai Nasionalis Finlandia dengan 46 kursi dan Sosial Demokrat dengan 43 kursi.
"Kami mendapat mandat terbesar untuk memperbaiki Finlandia dan ekonominya," ujar pemimpin NCP, Petteri Orpo dalam pidatonya
Orpo akan mendapatkan kesempatan pertama untuk membentuk koalisi dan mendapatkan mayoritas di parlemen. Sementara era kepemimpinan Marin sebagai perdana menteri diperkirakan akan berakhir.
"Kami mendapat dukungan, kami mendapat lebih banyak kursi (di parlemen). Itu pencapaian yang luar biasa, meski kami tidak finis pertama hari ini," kata Marin dalam pidatonya kepada anggota partai.
Marin (37 tahun), merupakan perdana menteri termuda di dunia ketika dia menjabat pada 2019. Dia dianggap sebagai panutan milenial dunia bagi pemimpin baru yang progresif. Tetapi di negaranya, Marin menghadapi kritik karena sempat tertangkap publik sedang berpesta, dan pengeluaran publik pemerintahnya.
Di sisi lain, Marin tetap sangat populer di antara banyak orang Finlandia, terutama pemuda moderat. Dia memusuhi beberapa konservatif dengan pengeluaran mewah untuk pensiun dan pendidikan yang mereka anggap tidak cukup hemat.
NCP telah memimpin dalam jajak pendapat selama hampir dua tahun meskipun keunggulannya telah menghilang dalam beberapa bulan terakhir. NCP telah berjanji untuk mengekang pengeluaran dan menghentikan peningkatan utang publik, yang telah mencapai lebih dari 70 persen dari PDB sejak Marin menjabat pada 2019.
Orpo menuduh Marin mengikis ketahanan ekonomi Finlandia pada saat krisis energi Eropa, yang didorong oleh perang Rusia di Ukraina, menghantam negara itu dengan keras dan meningkatkan biaya hidup.
Orpo mengatakan, akan bernegosiasi dengan semua kelompok untuk mendapatkan mayoritas di parlemen. Sementara Marin mengatakan, Demokrat Sosial dapat berkolaborasi dengan NCP dalam pemerintahan, tetapi tidak akan bergabung dengan Partai Finlandia.
Marin menyebut Partai Finlandia rasis selama debat pada Januari. Tujuan utama Partai Finlandia adalah untuk mengurangi imigrasi "berbahaya" dari negara-negara berkembang di luar Uni Eropa. Mereka juga menyerukan kebijakan penghematan untuk mengekang pengeluaran defisit.
Tindakan kebijakan luar negeri Marin yang paling menonjol adalah dorongannya agar negara itu membuat perubahan kebijakan yang menentukan dengan mencari keanggotaan NATO setelah invasi Rusia ke Ukraina. Proses itu sekarang hampir selesai. Finlandia diperkirakan bergabung dalam beberapa hari ke depan setelah 30 anggota NATO menyetujui aksesi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika