REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengkritik anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sebagai lima negara tidak berkelanjutan. Dia mendesak reformasi inklusif dan menyeluruh di badan PBB tersebut.

"Tatanan saat ini, yang menjebak nasib kemanusiaan di antara mulut lima negara, tidak berkelanjutan. Ada kebutuhan mendesak bagi DK PBB untuk direformasi dengan pemahaman yang inklusif dan menyeluruh," kata Erdogan pada acara buka puasa yang diadakan dengan duta besar asing dan diplomat di Turki pada Selasa (4/4/2023).

Kritik terhadap reformasi DK PBB oleh Erdogan semakin kencang. Pada Oktober tahun lalu, dia meminta reformasi terhadap DK PBB agar berjalan lebih baik. Desakan ini diperlukan untuk membantu mencapai dunia yang lebih adil.

Dalam  sebuah pernyataan yang menandai peringatan Hari PBB ke-77 yang menandai mulai berlakunya Piagam PBB pada 1945, Erdogan juga menekankan DK perlu lebih demokratis, lebih transparan, lebih aktif, dan lebih akuntabel. Sikap tersebut merupakan harapan yang dimiliki oleh komunitas internasional.