REPUBLIKA.CO.ID, PARIS – Ratusan ribu warga Prancis, pada Kamis (13/4/2023), akan kembali turun ke jalan dan berunjuk rasa untuk memprotes reformasi pensiun pemerintahan Presiden Emmanuel Macron. Aksi tersebut digelar sehari sebelum mahkamah konstitusi Prancis memutus legalitas rancangan undang-undang (RUU) tersebut.
Kepolisian Prancis memperkirakan akan ada sekitar 400 hingga 600 ribu orang yang ikut dalam unjuk rasa nasional terbaru. Personel kepolisian bakal dikerahkan untuk menjaga jalannya aksi. Mereka pun bersiaga menghadapi demonstran-demonstran yang berniat membuat keonaran dan kekacauan.
Otoritas Prancis menduga akan terdapat sekitar 1.500 pengunjuk rasa anarkistis dan radikal dalam aksi demonstrasi di Paris. Namun kerusuhan dan bentrokan juga diprediksi bakal terjadi di kota-kota lainnya seperti Nantes dan Rennes.
Saat ini perhatian publik Prancis tertuju pada mahkamah konstitusi yang akan mengatur legalitas RUU pensiun. “Keputusan dari mahkamah konstitusi pada hari Jumat (14/4/2023) akan mengakhiri prosedur demokrasi dan konstitusional,” kata Emmanuel Macron kepada awak media dalam perjalanannya ke Belanda, Rabu (12/4/2023).
Macron meyakini perdebatan terkait RUU pensiun akan tetap berlanjut. Jika pengadilan memberikan lampu hijau, dan para menteri secara pribadi yakin akan melakukannya, Macron berharap dapat segera mengesahkan RUU pensiun. Dengan demikian, undang-undang (UU) tersebut bisa berlaku sebelum akhir tahun ini.
Setelah berulang kali menolak seruan untuk berdialog dengan para pemimpin serikat pekerja di Prancis dalam beberapa pekan terakhir, Macron telah menyampaikan bahwa dia akan mengundang perwakilan buruh untuk berdiskusi setelah adanya putusan dari mahkamah konstitusi.
"Saya tahu bahwa jejak ketidaksepakatan kami saat ini akan tetap ada, tetapi saya akan melakukannya (menyerukan pembicaraan) dalam semangat kerukunan dan dengan keinginan untuk melihat ke masa depan, apapun keputusan yang diumumkan," kata Macron.
Jika RUU disetujui dan menjadi UU, belum diketahui apakah serikat pekerja di Prancis akan melakukan lebih banyak aksi pemogokan dan unjuk rasa. Survei menunjukkan, sekitar dua dari tiga warga Prancis menentang perubahan pensiun. Sementara Macron mengaitkan perubahan pensiun dengan kebutuhan Prancis mengontrol pengeluaran publik.
“Saya bangga dengan model sosial Prancis dan saya mempertahankannya. Namun jika kita ingin membuatnya berkelanjutan, kita harus memproduksi lebih banyak lagi,” ucapnya.
“Kita harus melakukan industrialisasi ulang di negara ini. Kita harus mengurangi pengangguran dan kita harus meningkatkan jumlah pekerjaan yang dikirim di negara ini. Reformasi pensiun ini adalah bagian darinya,” kata Macron menambahkan.
Di bawah RUU pensiun, usia pensiun di Prancis akan dinaikkan dari 62 tahun menjadi 64 tahun. Pemerintah Prancis mengatakan, reformasi pensiun diperlukan untuk mencegah defisit pendanaan. Aksi protes terkait RUU tersebut telah berlangsung lebih dari dua pekan. Pada Maret lalu, unjuk rasa sempat diikuti oleh 1,3 juta warga Prancis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika