REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) cabang Batam, Kepulauan Riau mengubah jadwal keberangkatan kapal KM Kelud tujuan Batam-Belawan akibat tingginya lonjakan masyarakat untuk mudik Lebaran.
Kepala Cabang PT Pelni Batam Muhammad Iqbal mengatakan, perubahan jadwal itu mulai dari 14 sampai 20 April 2023. Tingginya minat masyarakat di arus mudik tahun ini membuat proses embarkasi membutuhkan waktu yang lebih lama dari biasanya.
"Keterlambatan di pelabuhan sebelumnya akan berimbas pada waktu datang kapal di pelabuhan selanjutnya," ujar Iqbal, Kamis (13/4/2023).
Perubahan jadwal itu kata dia, juga akan diberitahukan kepada para penumpang melalui pesan aplikasi. Pelni mengimbau kepada setiap calon penumpang untuk memperhatikan pemberitahuan melalui SMS atau Whatsapp sehingga dapat menyesuaikan waktu ketibaan di pelabuhan.
Pihaknya juga mengimbau kepada para calon penumpang untuk dapat tiba di pelabuhan tiga jam lebih cepat, mengingat jumlah penumpang kapal di musim mudik ini bisa mencapai ribuan orang, sehingga akan memakan waktu lebih lama untuk proses embarkasinya. "Dari sisi teknis, kami coba untuk melakukan penyesuaian lama sandar di tiap pelabuhan sehingga kami dapat segera mengembalikan jadwal kapal seperti semula di perjalanan berikutnya," kata dia.
Dengan adanya penyesuaian jadwal keberangkatan itu, Iqbal menyebutkan bahwa selama pelayanan angkutan Lebaran, seluruh armada penumpang Pelni diberikan kelonggaran atau dispensasi mengangkut penumpang untuk mengakomodir lonjakan penumpang.
Dispensasi ini Pelni selalu kami laporkan untuk mendapatkan persetujuan Kementerian Perhubungan RI. Pemberian dispensasi ini juga disesuaikan dengan jumlah alat keselamatan yang tersedia di atas Kapal.
"Kami pastikan bahwa seluruh alat keselamatan di atas Kapal sesuai dengan ketentuan, yaitu jauh lebih banyak dari jumlah kapasitas yang diangkut. Sesuai arahan Kementerian Perhubungan dan Manajemen PT Pelni, keselamatan pelayaran dan penumpang selalu menjadi prioritas kami," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika