REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyinggung sejumlah prajurit TNI gugur saat tugas operasi penyelamatan pilot Susi Air di Kabupaten Nduga, saat memimpin rapat soal situasi Papua. Ma'ruf menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk memperkuat strategi keamanan yang komprehensif untuk Papua.
"Soal sudah ada yang gugur dalam operasi dan Panglima TNI sudah menetapkan siaga tempur, saya minta dilakukan dengan strategi komprehensif untuk Papua," ujar Ma'ruf saat membuka rapat yang dihadiri para menteri di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (26/4/2023).
Dalam rapat, Ma'ruf juga meminta agar koordinasi penanganan keamanan di Papua ditingkatkan. Hal ini menurut penjelasan Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, usai gugurnya para prajurit TNI yang ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
"Supaya penanganan pola-pola penanganan Papua itu efektif. Terutama yang menyangkut soal koordinasi karena selama ini sudah berjalan dengan baik tapi harus ditingkatkan terus-menerus," ujar Masduki.
Menurutnya, Wapres berpesan agar pendekatan keamanan bersamaan dengan pendekatan kesejahteraan berbasis sosial-kultural dan administratif-politik untuk menangani akar persoalan dan isu-isu strategis di tanah Papua.
"Soft approach tidak dihilangkan, tetap berjalan seperti itu, kesejahteraan tetap berjalan semuanya. Jadi istilahnya penebalan-penebalan terhadap apa yang selama ini sudah berjalan, penebalan dalam artian efektivitas bagaimana supaya keamanan pola penanganannya lebih tepat," ujarnya.
Hadir dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto. Selain itu hadir juga Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) diwakili oleh Deputi II Edmil Nurjamil dan Deputi III Aswardi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika