REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dr Ahmad Atang menilai Partai Golkar dan PAN dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak mungkin bersikap sebagai tandingan PDIP dalam Pilpres 2024. "Golkar dan PAN masih setia mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sehingga tidak mungkin mengambil sikap politik sebagai tandingan dengan PDIP," katanya ketika dihubungi di Kupang, Sabtu (29/4/2023).
Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan dinamika koalisi partai politik setelah PPP memutuskan untuk keluar dari KIB dan berkoalisi dengan PDIP yang menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
Ahmad Atang mengatakan penetapan Ganjar Pranowo sebagai salah satu capres yang diusung oleh PDIP telah menggeser peta koalisi. Setidaknya, kata dia, kesolidan KIB mulai renggang dengan sikap politik PPP yang mendukung Ganjar Pranowo.
Dilihat dari kepentingan politik Golkar dan PAN, kata dia, maka besar kemungkinan keduanya akan merapat ke PDIP dan mendukung pencapresan Ganjar Pranowo. Ia mengatakan, Golkar dan PAN masih setia mendukung pemerintahan Jokowi, sehingga kecil kemungkinan Golkar dan PAN mengambil sikap politik tandingan dengan PDIP.
Selain itu, Golkar dan PAN sangat berharap adanya bonus elektoral dengan mendukung Ganjar Pranowo dibandingkan dengan figur capres lain. Kemudian, orientasi kekuasaan yang ditunjukkan oleh Golkar dan PAN, sehingga mereka lebih memiliki figur capres yang mempunyai peluang menang lebih besar adalah Ganjar Pranowo.
Ahmad Atang mengatakan, KIB sejak awal tidak memiliki figur capres yang diperjuangkan, sehingga ketika partai koalisi lain telah memiliki capres, KIB justru berada di persimpangan jalan. "Maka pilihan untuk berlabuh ke PDIP lebih masuk akal dibandingkan bergabung dengan KIR atau koalisi perubahan. KIB memiliki keterikatan dengan Jokowi dan PDIP selama dua periode dan hal ini menegaskan bahwa Golkar dan PAN akan maju bersama Jokowi dan PDIP," katanya.
Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika