REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Krisna Gupta mengatakan bahwa penurunan kuota domestic market obligation (DMO) untuk minyak goreng dapat membuka peluang untuk peningkatan ekspor. DMO bisa menjaga suplai domestik untuk memastikan Indonesia tidak kekurangan minyak goreng. 

"Relaksasi DMO yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan perlu disambut baik, karena pemerintah telah menyesuaikan dengan kondisi saat ini," ujar Krisna melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (1/5/2023).

Krisna menjelaskan secara teori, DMO bisa menjaga suplai domestik untuk memastikan Indonesia tidak kekurangan minyak goreng. Namun, kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) juga tidak efektif karena menghilangkan insentif pengusaha untuk menjual minyak goreng ke pasar dan membuat harga semakin susah untuk turun ke tingkat normal.

Meski demikian, situasi harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) saat ini cenderung stabil. Minyak goreng yang umumnya dikonsumsi di Indonesia dihasilkan dari CPO.

"Harga internasional sudah lama stabil di level yang akrab, bahkan dalam dua minggu belakangan ini mulai melemah. Di samping itu, kewajiban domestik sudah terpenuhi imbas permintaan yang tinggi di bulan puasa dan Lebaran kemarin," kata Krisna.

Kebijakan DMO menimbulkan dampak pada produk turunan minyak sawit lainnya, yang tidak berhubungan dengan minyak goreng (oleochemical), karena tidak semua jenis minyak sawit bisa dipakai untuk minyak goreng. Lebih lanjut, kebijakan DMO mempersulit eksportir karena tidak semuanya memiliki spesialisasi untuk menyuplai pasar domestik, mereka juga belum tentu memahami rantai distribusi domestik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika