Senin 01 May 2023 12:26 WIB

Ekonom: Karpet Merah Ekspor Konsentrat untuk Freeport Ganggu Iklim Investasi

Perusahaan atau investor lebih kecil dinilai lebih taat saat membangun smelter.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Lida Puspaningtyas
 Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk pertama kalinya mengunjungi tambang Grasberg yang dikelola PT Freeport Indonesia, Kamis (1/9/2022).
Foto: Kementerian BUMN
Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk pertama kalinya mengunjungi tambang Grasberg yang dikelola PT Freeport Indonesia, Kamis (1/9/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan memberikan kelonggaran bagi PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk melakukan ekspor konsentrat tembaga hingga Mei 2024. Karpet merah di tengah semangat pemerintah dalam hilirisasi ini justru akan menggangu iklim investasi.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal menjelaskan semangat hilirisasi tambang merupakan upaya yang tepat untuk memberikan nilai tambah bagi negara. Namun, dengan adanya kelonggaran yang diberikan pemerintah untuk PTFI justru menunjukan inkonsistensi pemerintah dalam hilirisasi.

Baca Juga

"Kalau pemerintah nggak konsisten dalam hirlisasi, ini yang menggangu iklim investasi. Kalau investor mau investasi kan karena kepastian bahan baku gak diekspor. Kalau boleh kan artinya ada tradeoff, nanti bahan bakunya berkurang," kata Faisal kepada Republika, Senin (1/5/2023).

Faisal menilai, investor akan menghitung kepastian pemerintah dalam membuat regulasi. Dengan ada pengecualian seperti kepada PTFI maka membuat ketidakpastian hukum. Investor bisa berpikir bahwa pemerintah tidak serius dalam menerapkan regulasi sehingga akan menggangu kepastian investasi.

"Apalagi semangat hilirisasi dan kewajiban melakukan hilirisasi sudah lama digaungkan. UU Minerba kan sudah mengamanatkan hilirisasi. Tapi terus menerus delay nih. Artinya, seringkali kemampuan pemerintah nego dengan perusahaan besar ini kendalanya besar," kata Faisal.

Faisal juga menambahkan saat ini kondisi neraca perdagangan juga dalam kondisi yang surplus. Dengan kenaikan harga komoditas yang tinggi membuat neraca perdagangan dalam posisi yang aman bagi pemerintah.

"Kondisi perdagangan masih bagus. Semestinya ini momen yang tepat justru untuk mendorong hilirisasi jangan khawatir soal neraca perdagangan, kita dapat windfall dengan harga komoditas yang tinggi. Justru ini skrg kita surplus besar," tambah Faisal.

Faisal menegaskan pemerintah sebaiknya jangan gentar menghadapi Freeport. Ia mengatakan, Freeport sudah lama mengulur kewajibannya dalam melakukan hilirisasi.

"Justru perusahaan lebih kecil, investor kecil ini lebih taat bangun smelternya. Freeport ini ini agak bandel ya. Smelternya lambat sekali. Pemerintah perlu lebih kuat lagi mendorong Freeport menjalankan kewajibannya dalam UU Minerba," tegas Faisal.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang kemungkinan relaksasi ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) yang rencananya disetop mulai Juni 2023. Relaksasi itu merespons penyelesaian proyek fasilitas pemurnian konsentrat atau smelter berkapasitas 1,7 juta ton per tahun di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur yang molor dari tenggat Desember 2023.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menuturkan, ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan terkait relaksasi ekspor konsentrat Freeport akibat keterlambatan proyek smelter tersebut.

"Masalah keterlambatan disebabkan oleh Covid-19. Ini yang sekarang sedang kita finalkan," kata Arifin di Kementerian ESDM, akhir pekan ini.

Arifin menuturkan, bila ekspor disetop akan memberikan dampak serius bagi perekonomian.

"Kita akan selesaikan dalam prosesnya, kalau misalnya juga disetop ekspor terus banyak yang terdampak," kata Arifin.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement