REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi meragukan pembatasan pembelian gas elpiji bersubsidi tabung tiga kilogram bakal dilakukan tahun 2024. Pasalnya, kebijakan itu dipastikan menimbulkan gejolak di masyarakat yang bertepatan dengan perhetalan puncak tahun politik.

"Untuk 2024, saya tidak yakin itu akan direalisasikan apalagi pas Pemilu, karena pembatasan itu barangkali akan timbulkan gejolak di konsumen. Mungkin di tahun 2025," kata Fahmy kepada Republika.co.id, Ahad (7/5/2023).

Fahmy menuturkan, pertimbangan politik pasti menjadi perhitungan untuk melaksanakan kebijakan pembatasan tersebut. Sebab, masyarakat yang tak masuk sebagai kriteria penerima harus membeli gas elpiji tabung 5,5 kilogram atau 12 kilogram yang lebih mahal dan tanpa subsidi.

Hal itu tentunya akan menimbulkan gejolak besar di masyarakat. Ia pun menyebut, kebijakan nonpopuler itu dapat menurunkan elektabilitas partai penguasa, PDIP yang telah mengusung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk bertanding di Pilpres 2024.

"Gejolak di tahun pemilu apalagi saat pencoblosan ini bisa jadi blunder bagi calon yang didukung," kata Fahmy.

Namun terlepas dari pertimbangan politik, Fahmy sepakat, penjualan gas elpiji tiga kilogram secara bebas membuat pemerintah salah sasaran dalam menyalurkan subsidi. Karena itu penyaluran gas elpiji tiga kilogram seharusnya dilakukan dengan mekanisme distribusi tertutup. Artinya, hanya orang miskin sesuai kriteria tertentu yang bisa mendapatkannya.

"(Salah sasaran) ini besar sekali, pernah diungkap data salah sasaran baik (subsidi) BBM maupun elpiji tiga kilogram hampir Rp 96 triliun. Belum lagi, 70 persen epiji itu diimpor. Jadi kalau tetap diberikan subsidi akan menambah beban APBN dalam jumlah besar," kata Fahmy menambahkan.

Diketahui, Pertamina melalui anak usahanya, Pertamina Patra Niaga tengah melakukan proses pencocokan data pembeli dengan data Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data P3KE menjadi basis data untuk menentukan penerima subsidi gas.

Fahmy pun menilai, penggunaan data tersebut sudah tepat. Namun perlu cara yang efektif dalam skema pembelian oleh masyarakat yang berhak. Ia mengusulkan agar pembeliannya dapat menggunakan kartu barcode yang tinggal ditunjukkan kepada penyalur untuk dipindah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika