REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Pemerintah Pakistan dan Taliban Afghanistan telah sepakat untuk meningkatkan perdagangan dan menurunkan ketegangan di sepanjang perbatasan kedua negara. Kesepakatan ini hasil dari pertemuan Menteri Luar Negeri Pakistan Bilawal Bhutto Zardari dan Menteri Luar Negeri yang ditunjuk Taliban Afghanistan Amir Khan Muttaqi di Islamabad pada Ahad (7/5/2023).
"Mengadakan pertukaran yang jujur dan mendalam tentang isu-isu utama yang menjadi perhatian bersama, termasuk perdamaian dan keamanan, serta perdagangan dan konektivitas," ujar keterangan Kementerian Luar Negeri Pakistan dikutip dari Aljazirah.
Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri Pakistan, perjanjian tersebut dirancang untuk meningkatkan perdagangan bilateral. Poin lainnya adalah memerangi terorisme dan meningkatkan hubungan bilateral.
Kedua belah pihak menegaskan kembali keinginan untuk mengejar keterlibatan yang berkelanjutan dan praktis. Menurut kedutaan besar Afghanistan, Muttaqi dan delegasinya bertemu dengan Bhutto Zardari dan pejabat lainnya.
“Dalam pertemuan itu, masalah kepentingan bersama, hubungan politik, ekonomi, dan transit Afghanistan-Pakistan serta tantangan pengungsi Afghanistan di Pakistan telah dibahas,” kata keteran itu di Twitter pada Senin (8/5/2023) pagi.
Militer Pakistan mengatakan, Muttaqi juga bertemu Panglima Angkatan Darat Jenderal Asim Munir. Munir meminta peningkatan kerja sama secara efektif mengatasi tantangan umum terorisme dan ekstremisme.
"Masalah kepentingan bersama termasuk aspek yang berkaitan dengan keamanan regional, manajemen perbatasan, dan formalisasi mekanisme keamanan bilateral untuk perbaikan dalam lingkungan keamanan saat ini," ujar pernyataan tersebut.
Hubungan antara Pakistan dan Afghanistan mengalami pasang surut dalam setahun terakhir. Pada Februari, kedua belah pihak menutup penyeberangan perbatasan utama Afghanistan-Pakistan di Torkham.
Tindakan itu membuat orang yang ingin melintas dan truk r yang membawa makanan dan barang-barang penting harus terlantar. Setelah delegasi Pakistan melakukan perjalanan ke Kabul untuk membicarakan krisis tersebut, perbatasan dibuka kembali setelah seminggu dan kunjungan Muttaqi ke Islamabad pun direncanakan.
Pemerintah Taliban di Afghanistan telah dijauhi oleh sebagian besar komunitas internasional. Penolakan ini akibat tindakan keras dan restriktif yang mereka terapkan sejak merebut kekuasaan pada Agustus 2021. Taliban telah melarang anak perempuan menempuh pendidikan di atas kelas enam dan melarang perempuan dalam sebagian besar pekerjaan dan kehidupan publik.
Pakistan juga akhir-akhir ini menyatakan keprihatinan atas gelombang serangan mematikan di seluruh negeri oleh Taliban Pakistan. Kelompok bersenjata independen ini bersekutu dengan dan diduga dilindungi oleh Taliban di Afghanistan.
Islamabad telah menuntut kepada Taliban di Kabul agar mereka berbuat lebih banyak untuk mengendalikan kelompok anti-Pakistan seperti Taliban Pakistan. Serangan-serangan mereka semakin meningkat terhadap pasukan keamanan Pakistan dalam beberapa bulan terakhir.
Sebelum kesepakatan Pakistan dan Taliban, Bhutto Zardari dan Muttaqi juga mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Cina Qin Gang. Qin tiba di Islamabad pada Jumat (6/5/2023) dan bertemu dengan Presiden Pakistan Arif Alvi, Bhutto Zardari, dan Munir.
Pertemuan ini dinilai sebagai upaya Beijing memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut. Cina membiayai apa yang disebut Koridor Ekonomi Cina-Pakistan (CPEC). Program ini merupakan paket luas yang mencakup proyek-proyek seperti pembangunan jalan dan pembangkit listrik serta meningkatkan produksi pertanian.
Paket tersebut dianggap sebagai penyelamat bagi Pakistan yang saat ini menghadapi salah satu krisis ekonomi terburuk di tengah pembicaraan yang macet tentang dana talangan dengan Dana Moneter Internasional. CPEC yang juga dikenal sebagai One Road Project merupakan bagian dari Belt and Road Initiative dari Cina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika