REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menargetkan nilai manfaat keuangan haji 2023 mencapai Rp 10 triliun. Deputi Bidang Keuangan BPKH Juni Supriyanto di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (10/5/2023) mengatakan hingga saat ini perolehan nilai manfaat keuangan haji telah mencapai Rp 2,75 triliun.

"Nilai manfaat tahun ini sudah Rp 2,75 triliun, kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu Rp 2,6 triliun, naik 5,42 persen," kata Juni.

Terkait kesiapan keuangan haji saat ini, kata dia, dalam kondisi yang sehat dan siap mendukung pelaksanaan ibadah haji 1444 Hijriah /2023 Masehi. Hal tersebut, lanjut Juni, terlihat dari pemenuhan tingkat likuiditas keuangan haji yang tetap terjaga sesuai ketentuan yakni minimal 2X BPIH, dimana posisi Desember 2022 sebesar 2,22 X BPIH.

"Kemudian posisi dana yang bersifat likuid pun sangat mencukupi, dimana penempatan dana di bank per Desember 2022 adalah sebesar Rp 48,97 triliun atau lebih dari 2 kali kebutuhan dana untuk penyelenggaraan ibadah haji," ujar dia.

Juni menambahkan kondisi keuangan saat ini cukup solven, dimana rasio solvabilitas di atas 100 persen yaitu 102,74 persen, yang artinya nilai kekayaan keuangan haji mampu memenuhi seluruh kewajiban. Proyeksi nilai manfaat keuangan haji pun, kata dia, diharapkan mampu memenuhi sebagian biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Adapun target nilai manfaat tahun 2023 adalah sebesar Rp10,012 miliar yang akan digunakan utamanya untuk biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, kegiatan kemaslahatan (CSR), dan alokasi nilai manfaat virtual account.

"Likuiditas penyelenggaraan ibadah haji dalam valuta asing saat ini telah terpenuhi," kata Juni.

Ikuti Whatsapp Channel Republika